Jakarta, Gesuri.id - Beberapa hari ini masyarakat dikejutkan dengan disahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diteken Presiden Joko Widodo.
Berdasarkan ayat tersebut, salah satu bentuk pelayanan kesehatan sistem reproduksi untuk usia sekolah dan remaja adalah dengan menyediakan alat kontrasepsi.
Sebegitu memprihatinkan kah kondisi pelajar kita di sekolah yang notabene mereka masih usia kanak-kanak atau remaja, sehingga Peraturan Pemerintah (PP) ini menjadi kado di pengunjung Pemerintahan Pak Jokowi?
Kalau memang diperlukan Pendidikan Seks (Seks Edukasi) bagi anak-anak & remaja di Sekolah karena maraknya berbagai penyimpangan dan kejahatan seksual yang terjadi karena melibatkan generasi muda baik itu sebagai pelaku maupun sebagai korban yang mana hal tersebut membuat kita sangat prihatin.
Namun tidak membuat Peraturan Pemerintah yang malah akan membuat pelajar kita misspersepsi legalnya perzinahan atau seks bebas (free seks) di kalangan pelajar (Sekolah).
Pendapat penulis sebaiknya Pemerintah (Termasuk Komisi Anggota Legislatif terkait dengan Anak, Pendidikan dan Kesehatan, Komisi VIII, Komisi IX dan Komisi X) meninjau ulang Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024.
Kita kuatkan lagi peran dan tanggung jawab Orangtua (keluarga), Sekolah khususnya Guru; Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan IPA/Biologi, dan Guru Konseling tentang Pendidikan Seks yang sehat dan benar.
Bukannya yang mereka dapatkan dari konten pornografi yang tidak dapat pungkiri salah satu efek negatif dari teknologi informasi.
Satu hal yang perlu diingat bahwa seks edukasi pada anak berbeda dengan mengajarkan anak melakukan seks. Karena seks edukasi merupakan pengetahuan bagi anak untuk mereka mengenali fungsi tubuhnya.
Serta memberikan pemahaman pada remaja mengenai, etika dan aturan sosial yang berlaku serta dampak yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan mereka.
