Jakarta, Gesuri.id – Senin, 1 Juli 2019 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempunyai pucuk pimpinan yang baru.
Hasto Wardoyo dilantik oleh Menteri Kesehatan Nila Moeloek berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33/TPA Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan BKKBN.
Hasto menggantikan Surya Chandra Surapaty yang mundur karena tersandung kasus dugaan korupsi pengadaan alat Keluarga Berencana (KB) tahun anggaran 2015.
Baca: Kepala BKKBN Ajak Remaja Sukseskan Program KKBPK
Jokowi menilai sosok Pria kelahiran Kulon Progo, 30 Juli 1964 memiliki rekam jejak yang bisa diandalkan memimpin BKKBN.
Sebagai dokter, pria yang terkenal sebagai pakar bayi tabung itu pernah dinobatkan sebagai Dokter Teladan pada tahun 1992.
Penghargaan itu diberikan langsung oleh Presiden Soeharto karena dianggap memiliki dedikasi yang tinggi selama menjadi dokter di pedalaman Kalimantan Timur.
Hasto yang merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1989 pernah ditempatkan di daerah terpencil usai kuliah. Selain menjalankan tugas pelayanan sebagai dokter kandungan, Hasto juga mengajar SD dan SMP.
Selain penghargaan sebagai Dokter Teladan, Hasto juga pernah dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama pada tahun 2016 dari Presiden Joko Widodo. Penghargaan ini diraih Hasto karena upayanya dalam meningkatkan perekonomian Kulon Progo yakni lewat program Bela dan Beli Kulon Progo.
Hasto juga pernah dianugerahi penghargaan sebagai Best Communicator 2018 Kategori Bupati. Situs resmi Kabupaten Kulon Progo (kulonprogokab.go.id) menerangkan, penghargaan ini diberikan karena Bupati Kulon Progo dinilai sebagai sosok pemimpin yang berhasil mewujudkan reputasi positif di mata stakeholders, dan diharapkan jadi role model bagi para pemimpin organisasi/ korporasi di semua tingkat di seluruh Tanah Air, dalam setiap upaya memperkuat reputasi lembaga/ organisasi/ korporasi, bahkan bangsa melalui aktivitas public relations (PR).
Penghargaan selanjutnya yang diterima Hasto adalah Pembina BUMD Terbaik. Hasto dinobatkan sebagai Pembina BUMD Terbaik dalam ajang TOP BUMD 2019 di Jakarta 2 Mei 2019.
Baca: Hasto: Meski Tugas di Jakarta, Tetap Pulang ke Kulon Progo
Penghargaan itu diterima karena Hasto dinilai sukses memajukan badan usaha milik daerah (BUMD) di Kabupaten Kulon Progo.
Tantangan Kependudukan
Deretan prestasi dan pengalaman di genggaman Hasto kini dihadapkan dengan tantangan sektor kependudukan nacional, salah satunya adalah disparitas kependudukan.
Disparitas kependudukan tidak hanya menyangkut jumlah, tetapi juga kualitas kesejahteraan penduduk di tiap daerah.
Disparitas kependudukan mampu dicegah, salah satunya, melalui program pengendalian komposisi penduduk, program itu perlu dibarengi dengan peningkatan mutu penduduk.
Baca: Hasto Wardoyo Layak Maju Ke Level Nasional
Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Maliki mengatakan, disparitas juga terjadi berkaitan dengan rata-rata usia harapan hidup penduduk. Di Yogyakarta, misalnya, rata-rata usia harapan hidup penduduknya di atas 74 tahun, sedangkan di Sulawesi Barat rata-ratanya sekitar 62 tahun. Alhasil, isu yang dihadapi tiap-tiap provinsi pun berbeda.
”Kalau provinsi lain berbicara tentang pemanfaatan usia produktif atau menciptakan lapangan pekerjaan, provinsi seperti Yogyakarta, Jawa Timur, atau Bali sudah berinovasi meningkatkan produktivitas usia lanjut,” kata Maliki dalam Seminar Nasional Hari Kependudukan Dunia Tahun 2019, sebagaimana ditulis Harian Kompas, Kamis, 11 Juli 2019.
Hamili mengatakan, dari segi unmeet need atau kebutuhan alat kontrasepsi pasangan keluarga berencana yang tidak bisa terpenuhi, disparitas juga masih terjadi. Artinya, masih banyak pasangan usia subur tidak menemukan alat kontrasepsi yang diinginkan untuk menjalankan program keluarga berencana sehingga menimbulkan disparitas antardaerah.
Terlebih prevalensi unmeet need di Indonesia bagian timur yang cenderung tinggi. ”Terutama Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur,” ucap Maliki.
Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan, sebagai Kepala BKKBN baru, terobosan Hasto harus dapat menjawab berbagai tantangan itu. Saat ini, kata Nila, pemerintah tengah mengupayakan jumlah rata-rata anak per perempuan usia subur (total fertility rate/TFR) 2,1 persen. Kini ada disparitas TFR, terendah (2,1 persen) di Jawa Timur dan Bali dan tertinggi (3,4 persen) di Nusa Tenggara Barat.
Baca: Hasto Wardoyo Ingatkan ke Remaja Bahaya Kanker Serviks
”Tugas BKKBN ialah menghitung dengan tepat komposisi penduduk kita. Tidak seperti di Jepang dan Eropa yang jumlah penduduk lanjut usianya lebih banyak, itu akan menjadi persoalan. Harapannya, penerapan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga, lebih maju,” kata Menkes Nila saat pelantikan Hasto.
Nila berharap agar Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) terus dilanjutkan dan disinergikan secara lebih intensif oleh BKKBN di bawah kepemimpinan Hasto.
