USAI debat calon Presiden yg kedua, ramai diperbincangkan publik tentang kepemilikan lahan ratusan ribu hektar oleh Prabowo yg diungkap oleh Jokowi dalam sesi debat tersebut. Bahkan saking ramainya, tim advokat BPN Prabowo melaporkan pernyataan Jokowi tersebut ke Bawaslu.
Pernyataan itu dianggap menyerang pribadi Prabowo. Jika kita jernih menyimak debat tersebut, terutama ketika Jokowi menyatakan kepemilikan ratusan ribu hektar tanah yang di kuasai oleh Prabowo, maka kita akan lebih cerdas menyikapinya. Pertama, apa yang disampaikan oleh Jokowi adalah sebuah fakta dan fakta tersebut di akui oleh Prabowo saat itu dalam sesi debat tersebut.
Kedua, kepemilikan tanah yang di kuasai oleh Prabowo melalui beberapa perusahaannya, dalam debat tersebut, Jokowi tidak mempersoalkan penguasaan lahan tersebut karena Jokowi tahu bahwa proses penguasaan lahan tersebut sesuai dengan UU yang berlaku saat itu.
Ketiga, kepemilikan lahan yang di kuasai Prabowo wajib diketahui oleh publik sebagai bentuk mengenal profil calon Presiden yang akan di pilih pada tanggal 17 April nanti.
Latar belakang/track record capres termasuk kekayaannya harus diketahui dan di ungkap ke publik sebagai alat uji dalam menentukankan pilihan politik. Transparansi profil capres adalah sebuah keharusan dalam sistem demokrasi yang beradab.
Visi misi yang disampaikan oleh capres apakah bisa terwujud atau tidak tentu tergantung siapa calonnya. Di sinilah pentingnya latar belakang dan kekayaan calon perlu di buka ke publik.
Misalnya saja, visi kesejahteraan dan pemerataan, akan sulit terwujud jika calon termasuk segelintir orang yang menguasai lahan di Indonesia. Atau dalam contoh lain, misalnya visi peduli pada rakyat kecil, tetapi calon adalah berasal dari kaum hedonis yang suka bikin pesta-pesta mewah yang menghambur-hamburkan uang.
Tentu pemilih yang cerdas akan melakukan penilaian. Satunya kata dengan perbuatan. Bagaimana pemilih bisa percaya, misalnya calon dicitrakan sangat agamis, tapi sholat atau membaca quran calon tersebut tidak bisa.
Menurut saya, data-data dan fakta kedua calon harus di buka ke publik.
Agar pemilih bisa mengukur, Visi misi capres dengan latar belakang capres sesuai atau tidak. Saat ini, Indonesia membutuhkan Presiden yang satunya kata dengan perbuatan. Apa yang di pikirkan, di tuangkan dalam visi misi dan program kerja serta di implementasikan sesuai dengan sumber daya yg dimiliki.
Apakah visi misi dan program kerja akan di implementasikan ketika menjadi Presiden? disitulah penting nya pemilih tahu latar belakang, bisnis, keluarga capres selama ini.
Masih ada waktu menjelang tanggal 17 April, seharusnya lebih banyak lagi data-data dan fakta kedua capres di ungkap ke publik. Dari pada selama ini hanya memproduksi kebencian, hoax dan fitnah yang di sebar. Pemilih berhak tahu latar belakang dan kekayaan capres sesuai dg data dan fakta yang ada. KPK atau KPU mesti nya lebih aktif menyampaikan data-data tersebut. Wallahualam..
