Jakarta, Gesuri.id - Mengapa PDI Perjuangan harus mengatasi kemiskinan dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia?
Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan DPP PDI Perjuangan, Rokhmin Dahuri mengatakan, alasan pertama mengatasi kemiskinan atau mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan bernegara dalam bingkai NKRI (Alinea-4 Pembukaan UUD 1945).
Yang kedua, kita ketahui hidup sejahtera (tidak miskin) adalah Hak Konstitusional setiap warga negara Indonesia (Pasal 34 Ayat-1 UUD 1945 ).
Kemudian, alasan ketiga, penduduk miskin membuat Indonesia tidak bisa keluar dari middle-income trap untuk menjadi negara yang maju, adil-makmur, dan berdaulat (Cita-Cita Kemerdekaan NKRI).
Kemudian alasan keempat, lanjutnya, secara teologis bahwa kalau kita tidak menolong orang miskin untuk menjadi sejahtera adalah pendusta agama (dosa) sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Ma’un: 3. “Jadi ini dimensinya dunia akhirat, kita harus menolong saudara-saudara kita yang tadinya miskin menjadi tidak miskin,” katanya.
Alasan berikutnya, Rokhmin mengutip Pidato Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri pada Pembukaan Kongres PDI Perjuangan, Bali, 9 April 2015 bahwa politik adalah strategi dan upaya mobilisasi masa (rakyat) untuk meraih kekuasaan (Presiden, Menteri, DPR, Gubernur, Bupati/Walikota, dan DPRD); dan menggunakan kekuasaan itu untuk mewujudkan Indonesia Raya (Indonesia Emas), yang maju, adil-makmur, dan berdaulat, paling lambat pada 2045.
Kemudian untuk merealisasikan visi Ibu Ketum tersebut, maka seluruh fungsionaris dan kader PDI-Perjuangan dari Pusat (DPP), Daerah (DPD), Cabang (DPC), sampai Anak Ranting harus bekerja membantu pemerintah dan rakyat untuk meningkatkan dua hal: (1) pertumbuhan ekonomi yang tinggi (> 7% per tahun) dan berkualitas banyak ciptakan lapangan kerja, 400.000 naker/1% pertumbuhan.
Berikutanya, lanjutnya, (2) kesejahteraan rakyat secara ramah lingkungan dan berkelanjutan (sustainable).
Kemudian, alasan ketujuh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat (butir-6), maka seluruh fungsionaris dan kader harus bekerja setiap hari bersama rakyat di daerahnya masing-masing untuk mengembangkan usaha ekonomi yang menguntungkan, mensejahterakan, dan memberikan nilai tambah (added-values) secara berkelanjutan bagi pelaku usaha dan masyarakat di sekitarnya.
Sementara itu, terangnya, dibidang perikanan tangkap sejak tahun 2009 Indonesia sebagai Negara produsen terbesar kedua dari penangkapan ikan di laut, dan juara satunya masih Tiongkok.
Sedangkan, trend produksi perikanan tangkap Indonesia terus meningkat dibanding negara produsen utama lainnya. Dan Indonesia berada diurutan ke-7 sebagai produsen terbesar perikanan tangkap PUD global. Sedangkan Indonesia menjadi produsen akuakultur terbesar ke-2 di dunia setelah Tiongkok
Selanjutnya, pada periode 2015-2020, angka konsumsi ikan nasional terus meningkat, rata-rata 6,5% per tahun. Sementara konsumsi ikan per kapita terbesar berada di Provinsi Sultra (77,05 kg) dan terendah di Provinsi DIY (33,32 kg).
Dan ternyata, ikan merupakan salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dengan kontribusi mencapai hampir 60% dari seluruh protein hewani yang dikonsumsi penduduk Indonesia.
Rokhmin mengaku bersyukur sudah 77 tahun Indonesia merdeka hampir disegala bidang kehidupan meningkat, tetapi ternyata dalam segi kemakmuran Indonesia baru mencapai Negara berpendapatan menengah ke bawah dengan pendapatan per kapita hanya 3870 per orang/tahun.
Selanjutnya, Rokhmin mengungkapkan data kemiskinan per Maret 2021 atas dasar garis kemiskinan (poverty line) BPS sekitar Rp 480.000/orang/bulan, jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang (10,14% total penduduk Indonesia). Tetapi kalau berdasarkan pada garis kemiskinan internasional US$ 2/orang/hari atau US$ 60 (Rp 840.000)/orang/bulan, jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 100 juta orang (37%).
Konsep DPP PDI Perjuangan Sejahterakan Nelayan
Rokhmin menjelaskan konsep DPP PDI Perjuangan jika ingin nelayan sejahtera pada saat yang sama stok ikannya lestari sehingga kontribusi perikanan itu terhadap ekonomi, terhadap ekspor, PAD seterusnya meningkat maka yang perlu dilakukan ada 5 kelompok kebijakan.
Pertama, kebijakan yang menyangkut teknologi penangkapan ikan. DPP bekerjasama dengan perguruan tinggi dan Kementerian Kelautan Perikanan sudah bisa menentukan disetiap laut itu bisa menentukan berapa kapal ikan yang beroperasi dengan ukuran, jaring dan alat tangkapnya.
Maka, perlunya melakukan bimbingan kepada nelayan agar punya kemampuan untuk menangani ikan jangan sembarangan. Karena selama ini nelayan dapat ikan cukup banyak tetapi ikan selama di kapal itu disia-siakan, tidak dikasih es, ditaruh diterik matahari.
Jadi, ketika nelayan sampai di darat atau Pelabuhan Perikanan mutu ikannya sudah menurun sehingga harganya drastis.
Kedua, tambahnya, bahwa nelayan tidak seperti selama ini beli BBM lebih mahal, beli jaring lebih mahal, beli beras lebih mahal. Kadang-kadang tidak bisa didapatkan.
Kemudian ketiga, lanjutnya, penjaminan pasar. Nanti di Pelabuhan Perikanan ada semacam industri pesisir untuk industri pengolahan. Sehingga berapapun nelayan mendaratkan ikan bisa kita beli dengan harga yang menguntungkan nelayan lalu bisa kita pasarkan.
Selanjutnya program keempat, soal kelestarian ekosistem, pencemaran, perusakan hutan bakau segala macam akan dituntaskan.
Sedangkan yang terakhir, meningkatkan kualitas SDM nelayan itu sendiri dengan diklat, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
Rokhmin merasakan prihatin dengan nasib nelayan karena kalau membeli sarana produksi seperti jaring, BBM, beras dst selalu mendapatkan harga yang lebih mahal karena nelayan tidak bisa membeli langsung ke pabrik tetapi harus melalui sekian banyak perantara.
Sebaliknya ketika nelayan menjual ikan hasil tangkap mereka pun tidak bisa langsung menjual ke pasar akhir. Lagi-lagi, katanya, harus melalui tengkulak atau pedagang perentara.
Nanti di setiap DPC kita mendirikan unit usaha termasuk koperasi, kelompok usaha bersama yang bisnisnya berbuat. Pertama, menyediakan sarana produksi. Kedua, membeli, memproses dan memasarkan ikan hasil nelayan.
Dalam waktu dekat, Rokhmin mengatakan, DPP PDI Perjuangan akan menemui Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk mendesak agar bunga bank sama dengan Negara-negara tetangga.
Hal itu, Rokhmin mempertanyakan mengapa potensi kelautan dan perikanan realisasinya nelayan tidak sejahtera, ekspor di ranking 8 karena perbankan masih pelit dan mahal. Dari seluruh kredit perbankan Indonesia tahun 2020 sektor kelautan dan perikanan hanya mendapatkan 0,41%, sedangkan yang paling besar sektor perdagangan mencapai 23,95%.
Program Pengendalian Pengeluaran Dan Resiko Nelayan
Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia itu mengatakan untuk mengurus petani dan nelayan harus bersabar, dalam meningkatkan pendapatan dan menekan pengeluaran nelayan.
Program Kementerian PUPR dan Pemda melakukan pembangunan kawasan pemukiman nelayan yang bersih, sehat, cerdas, produktif, aman, dan indah. Sehingga, nelayan beserta anggota keluarga bisa hidup dan tumbuh kembang dengan sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia.
Kemudian soal penyuluhan dan pendampingan sangat penting lewat manajemen keuangan keluarga agar nelayan dan anggota keluarganya bisa hidup ‘tidak lebih besar pasak dari pada tihang’. Seperti pembatasan jumlah anak, gemar menabung, dan lainnya.
Lalu, menurut Rokhmin, program pembangunan pada intinya ada tiga: Revitalisasi, Ekstensifikasi dan Diversifikasi. Revitalisasi semua unit usaha (bisnis) budidaya laut (mariculture), budidaya perairan payau (coastal aquaculture), dan budidaya perairan darat untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, inklusivitas, dan keberlanjutan (sustainability) nya.
Ekstensifikasi usaha di lahan perairan baru dengan komoditas unggulan, baik di ekosistem perairan laut (seperti kakap putih, kerapu, lobster, dan rumput laut Euchema spp); payau (seperti udang Vaname, Bandeng, Nila Salin, Kepiting, dan rumput laut Gracillaria spp); maupun darat (seperti ikan nila, patin, lele, mas, gurame, dan udang galah). Diversifikasi usaha budidaya dengan spesies baru di perairan laut, payau, dan darat.
Selanjutnya, Rokhmin menyampaikan 5 program pengembangan usaha ekonomi perikanan untuk kesejahteraan rakyat Quick Wins (2022 – 2024) antara lain:
1.Pengembangan Satu Unit Bisnis Budidaya Udang Vaname dengan teknologi Kolam Bundar Material HDPE di setiap Kabupaten/Kota Pesisir, dengan modal usaha Rp 8 milyar/Unit Bisnis.
2.Pengembangan Bisnis Budidaya Perikanan di perairan laut, payau, dan darat dengan komoditas (spesies) sesuai potensi lokal di setiap Kabupaten/Kota.
3.Pengembangan KUB (Kelompok Usaha Bersama), Koperasi atau Lembaga Bisnis lainnya, dengan bisnis utama (core business): (1) menjual sarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya; dan/atau (2) membeli ikan hasil tangkapan nelayan dan ikan hasil budidaya , mengolah dan mengemas (processing and packaging), dan memasarkan nya. Minimal 1 unit KUB di setiap Kabupaten/Kota.
4.Penggunaan Aplikasi Fishon untuk Nelayan sesuai permintaan, dan terintegrasi serta marketingnya.
5.Mendorong Pemerintah dan PEMDA untuk melaksanakan kebijakan dan program pembangunan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.
