KITA patut optimis memandang masa depan demokrasi Indonesia. Sudah dua dekade Reformasi bergulir, masa transisi demokrasi di Tanah Air mulai menemukan bentuk dan kematangannya.
Perjalanan demokrasi kita sudah on the track. Kesuksesan penyelenggaraan Pilkada serentak di ratusan daerah sejak 2015 hingga 2018 adalah barometer keberhasilan masa transisi demokrasi bangsa kita. Kekurangan di sana-sini masih dalam batas toleran.
Para aktor pelaku demokrasi, partai politik dan politisinya sudah cukup dewasa. Dan yang utama, masyarakat telah diedukasi dengan pendidikan politik oleh partai politik, yang memang tugas mereka sebagai pilar demokrasi: memberikan pendidikan politik dan sebagai penampung aspirasi rakyat.
Dalam konteks mengatur konflik, partai politik hari ini bisa menjadi medium penengah dan mengeliminir akses dari perebutan kekuasaan. Para elit sudah bisa menjadi teladan dengan kenegarawanannya.
Carut-marut citra partai dan wajah bangsa merupakan proses sejarah panjang bangsa kita karena tidak adanya pendidikan politik yang berkualitas, terutama saat Orde Baru. Partai dituding sebagai penyebab suramnya wajah perpolitikan Indonesia yang masih dihiasi para politisi korup, pemain politik yang menghalalkan segala cara: money politic, politik identitas, dan kartel bisnis-kekuasaan yang digawangi oleh para aktor politik.
Suramnya wajah parpol kita hari ini karena tiadanya pendidikan politik yang terarah, berkelanjutan dan efektif.
Menjamurnya kader karbitan yang instan tanpa proses meritokrasi, kerap tampil di depan publik adalah bukti kurang berdayanya parpol menciptakan pengkaderan yang berkualitas.
Kebanyakan kader parpol nirprestasi dan dengan rekam jejak yang nyaris tak pernah terdengar. Hanya bermodal mengusung nama partai besar.
Jika fungsi edukasi politik yang dijalankan partai politik melalu pengkaderan berhasil diterapkan, tentu para kader partai politik akan memiliki keluasan pemahaman, penghayatan, dan wawasan terhadap masalah-masalah atau isu-isu yang bersifat politis.
Mengingat tugas partai yang lain kata Bung Karno adalah machtsvorming atau menggalang kekuatan dan machtsanwending atau menggunakan kekuatan/kekuasaan untuk mensejahterakan rakyat.
Dus, bagaimana bisa mensejahterakan rakyat jika partai politik tidak pernah memperhatikan kualitas sumber daya kadernya?
Para kader partai politik sejatinya disiapkan sebagai calon pemimpin bangsa. Maka tidak heran jika dalam beberapa kontestasi politik, dari kalangan profesional kerap mendapatkan tiket terobosan menjadi calon pemimpin dari partai ketimbang mengutamakan para kadernya.
Hal itu yang mulai disadari sejumlah partai politik. Mereka berbenah dengan mengupgrade kualitas pendidikan, kepemimpinan dan integritas moral para kadernya agar kelak bisa jadi calon pemimpin yang cakap dan mumpuni.
PDI Perjuangan Benahi Pendidikan Kader
Di era milenial ini, jika tidak pandai beradaptasi, partai akan digilas roda zaman. Mereka dituntut menjadi partai modern, profesional dan memiliki kualitas sumber daya kader yang teruji kepemimpinan dan kepekaannya terhadap rakyat sebagai penggerak partai. Kata kuncinya: pendidikan dan pengkaderan di setiap institusi partai politik adalah sebuah keniscayaan.
Untuk itu, PDI Perjuangan sejak lama sudah mengatur urusan pengkaderannya. Ada tiga jenjang pengkaderan formal yang wajib dijalani seluruh pengurus dari berbagai tingkatan. Mulai dari DPP hingga ke tingkat Ranting. Yang paling dasar yakni Pelatihan Kader Pratama, Kader Madya, dan Kader Utama. Kader pratama dididik di tingkat kabupaten/kota, kader madya di tingkat provinsi, sementara kader utama di tingkat pusat.
"Kader utama ini tidak tergantung kepada struktur atau fungsi yang dipegang saudara sekalian. Yang diutamakan adalah penguasaan ideologi Pancasila serta pemikiran Bung Karno, dan bisa melaksanakannya dengan baik," kata Ketua Umum DPP Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam sebuah Pelatihan Kader Utama 2017 lalu.
Sejak awal, Megawati mengingatkan, bagi para peserta untuk mundur saja bila berpikir bahwa kader utama PDIP boleh bersikap pragmatis. Ia juga mengingatkan agar para calon kader utama itu tak berpikir masuk partai untuk mencari uang. Ditegaskan Megawati, parpol adalah alat untuk melayani rakyat sesuai ideologi, bukan mencari kekayaan.
"Kalau mau kaya, jangan masuk partai. Jadilah pengusaha," cetus Bu Mega.
Dalam sebuah kesempatan pelatihan kader, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga pernah mengatakan, seluruh pengurus di berbagai tingkatan terus menggenjot kaderisasi dengan cara meningkatkan pendidikan kader. Hal yang ditekankan dalam pendidikan tersebut adalah membangun kesadaran kolektif ideologis, sehingga PDI Perjuangan ke depan bisa konsisten sebagai partai berwajah kerakyatan.
Berdisiplin sebagai kader pelopor sangat penting ditekankan sehingga bisa mengerakkan mesin partai melalui kaderisasi dan pendidikan kader. Dengan cara itu, kata Hasto, sekaligus menjadi jawaban bagi PDI Perjuangan dalam menghadapi perlunya menciptakan kader pemimpin ke depan yang bisa menjadikan wajah partai tidak saja berorientasi pada kekuasaaan.
Karena, kata Hasto, partai sejatinya harus bisa menampilkan wajah yang membangun peradaban, yakni wajah keberpihakannya atas apa yang dihadapi rakyat.
Dengan pendidikan kader diharapkan bisa menjadi spirit kader mendapatkan inspirasi perjuangan yang sudah dilakukan Bung Karno dalam mendirikan bangsa ini serta perjuangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang gigih melakukan pengorganisiran rakyat.
"Ini kita ingin wujudkan kader yang mampu menjadikan partai sebagai wadah pengorganisiran rakyat, dalam perjuangan ideologi, dimana masih banyak rakyat yang menghadapi kemiskinan, menghadapi penjajahan perekonomian," ujarnya.
Akhir Oktober ini akan ada Sekolah Partai yang berisi caleg-caleg DPR RI. Mereka para Caleg yang berasal dari luar bukan kader dari awal, wajib mengikuti Pelatihan Kader Utama.
Dilanjut lagi Minggu pertama dan Minggu kedua bulan November 2018. Akan ada Pelatihan Kader Utama angkatan selanjutnya. Begitu pun para caleg Provinsi, Kabupate atau Kota juga wajib mengikuti Pelatihan Kader yang jenjangnya menyesuaikan.
Manajemen sistem perkaderan dan adanya kurikulum pendidikan kader yang sudah pakem di PDI Perjuangan, menegaskan partai ini adalah Partai Ideologis yang modern. Bukan hanya diisi kader-kader senior dan memiliki basis massa ideologis yang berasal dari generasi sejak Bung Karno ada hingga sekarang. Namun PDI Perjuangan hari ini juga semakin digandrungi kalangan milenial, seiring dengan kerja nyata para kadernya yang sukses di Pemerintahan maupun legislatif dan kinerja politik yang ciamik.
Kerja-kerja politik PDI Perjuangan yang progressif sesuai semangat anak muda yang berapi-api, telah merubah pandangan kelompok milenial yang selama ini dikenal skeptis dan apriori dengan politik.
Karenanya pengkaderan di PDI Perjuangan telah menyesuaikan kebutuhan zaman. Bagaimana membumikan ideologi Pancasila dan menjadikan gagasan Bung Karno sebagai landasan perjuangan yang relevan dengan karakter anak milenial.
