Jakarta, Gesuri.id - Ratusan aktivis sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) meminta hakim membebaskan sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dari dakwaan.
Aksi tersebut digelar pada sidang kedua Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto depan Gedung PN Jakpus, Jumat (21/3).
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
Seperti diketahui, Hasto didakwa kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan.
Koordinator aksi yang juga Ketua DPD Repdem DKI Jakarta Jimmy Fajar alias Jimbong mengatakan, kasus Hasto merupakan kriminalisasi hukum dan dapat dikatakan sebagai tahanan politik rezim anti demokrasi saat ini.
“Kasus yang menimpa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merupakan kriminalisasi hukum dan daur ulang. Lembaga KPK telah ternodai dengan polanya yang terkesan memaksakan kasus ini,” ujar Jimbong.
Hadir pada sidang kedua tersebut sejumlah fungsionaris DPP seperti Jarot Saiful Hidayat, Ahmad Basarah, Yuke. Serta mantan Walikota Solo Rudy FX, Ketua Umum Repdem Wanto Sugito dan lainnya.
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Untuk Berhati-hati
Sementara, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, meminta dibebaskan dalam kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Hasto merasa ada keraguan dalam dakwaan tersebut.
"Jelas terdapat keraguan mendasar dalam pembuktian dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, baik dalam hal kejelasan unsur pidana maupun ketepatan penerapan hukum terhadap terdakwa. Sesuai dengan prinsip in dubio pro reo, yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, setiap keraguan yang muncul harus ditafsirkan demi keuntungan terdakwa," kata Hasto saat membacakan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
