Jakarta, Gesuri.id - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan resmi ditutup pada Minggu (26/5). Terdapat sejumlah poin rekomendasi eksternal yang dirumuskan. Di antaranya terkait dengan kerja sama politik ke depan yang akan dibangun PDI Perjuangan, di mana direkomendasikan hanya dibangun dengan pihak-pihak yang berkomitmen menjalankan agenda reformasi dan meningkatkan kualitas demokrasi.
Rakernas PDI Perjuangan juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah memilih duet Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu legislatif (Pileg) nasional tiga kali berturut-turut. Rakernas PDI Perjuangan juga menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia berkaitan dengan adanya kader PDI Perjuangan yang tidak menjunjung tinggi etika politik serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi.
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangam Jatim Bidang Pemenangan Pemilu Deni Wicaksono memaparkan, sejumlah rekomendasi yang diputuskan telah dibahas secara mendalam sejak pembukaan Rakernas pada hari Jumat (24/5). PDI Perjuangan Jatim juga terlibat intens dalam pembahasan tersebut, yang dibagi ke dalam sejumlah sidang komisi-komisi.
Baca: Full Semringah, Ganjar Pranowo Hadiri Rakernas PDI Perjuangan V
“Kami bangga karena PDI Perjuangan memiliki mekanisme yang runtut dalam menetapkan sikap politik. Dari tingkat anak ranting, ranting, anak cabang, cabang, dan daerah; semua berdialektika, kemudian dibahas dan menghasilkan rekomendasi sikap politik partai,” ujar Deni.
Deni menyatakan, rekomendasi untuk hanya membangun kerja sama politik dengan pihak yang menjalankan agenda reformasi dan pro demokrasi dianggap penting untuk menjaga Indonesia agar tak kembali ke masa otoritarianisme seperti era Orde Baru.
“Bahkan secara khusus Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri membahas soal anomali demokrasi yang terjadi dengan adanya perpaduan populism dan Machiavellianism, yang kemudian melahirkan kepemimpinan authoritarian populism yang merusak nilai demokrasi. Ini wajar menjadi kegelisahan karena demokrasi direbut rakyat dengan nyawa dan air mata untuk melawan otoritarianisme Orde Baru, di mana Ibu Mega juga menjadi pelaku sejarah pemimpin perlawanan rakyat pada masa itu,” ujar anggota DPRD Jatim tersebut.
Maka, lanjut Deni, sebagai bagian dari kelompok pro demokrasi, PDI Perjuangan punya tanggung jawab besar untuk menjaga masa depan demokrasi bangsa. Apa yang dirumuskan dalam rekomendasi Rakernas menjadi bukti komitmen PDI Perjuangan kepada demokrasi, dan tidak hanya menjadikan kemenangan elektoral sebagai gol yang harus dicapai dengan segala cara yang melemahkan demokrasi.
“Mungkin sekarang ada pihak yang merasa menang dengan memundurkan demokrasi, tapi pada saatnya kebenaran sejarah tidak akan bisa dipatahkan. Sejarah akan menjawab siapa yang mabuk kekuasaan dengan menghancurkan demokrasi, dan siapa yang tetap setia berdemokrasi meski harus menanggung konsekuensi seberat apapun,” ujarnya.
Deni melanjutkan, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan rakyat yang membuat PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai di Indonesia yang sukses menang Pemilu legislatif tiga kali berturut-turut pasca era Reformasi, seluruh jajaran partai dituntut bekerja optimal dalam membantu masyarakat. PDI Perjuangan mempunyai skema “tiga pilar partai”, yaitu kader partai yang menjadi pengurus partai dalam segala tingkatan (dari DPP sampai anak ranting), kader partai yang bertugas di legislatif, dan kader partai yang bertugas di eksekutif. Ketiganya harus bekerja dengan baik dalam menghasilkan kebijakan dan gerakan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Baca: Ganjar Tegaskan Sikap Sebagai Oposisi Adalah Pendapat Pribadi!
“Kemenangan PDI Perjuangan itu harus dijawab dengan memperkuat kerja kerakyatan sampai tingkat akar rumput. PDI Perjuangan Jatim telah dan akan selalu siap melipatgandakan kerja kerakyatan, termasuk dalam menyongsong Pilkada 2024,” papar alumnus Universitas Airlangga tersebut.
Berkaitan dengan permohonan maaf atas adanya perilaku kader PDI Perjuangan yang tidak menjunjung tinggi etika politik dan melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Deni mengatakan, sesuai rekomendasi Rakernas, PDI Perjuangan akan melakukan perbaikan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan Partai agar tidak ada lagi kader yang bekerja sistematis memukul mundur demokrasi dengan mengakali konstitusi.
“PDI Perjuangan Jatim juga pastinya siap menjalankan arah perbaikan sistem meritokrasi di tubuh partai. Sehingga kader-kader di Jatim terus menjadi kader militan yang sepenuhnya bekerja dengan semangat kerakyatan serta menjunjung konstitusi dan demokrasi,” pungkas Deni.
