Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Pematangsiantar, Mangasi Tua Purba menilai bahwa penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tak lepas dari muatan politik.
Belum ada pernyataan sikap dar DPC PDI Perjuangan di daerah, menurut Mangasi patut didalami mengapa penetapan tersangka dilakukan menjelang kongres partai tahun 2025.
Diterangkan pria yang pernah menjabat sebagai Ketua KPU Kota Pematangsiantar ini, sejauh ini belum ada pernyataan sikap yang akan disampaikan DPC PDI Perjuangan Kota Pematangsiantar.
"Belum ada. Tapi kabar yang berkembang bahwa semua struktur partai akan dipanggil ke Medan besok. Cuma belum tahu apa isi pembicaraan. Tapi yang pasti akan berkaitan dengan itulah (kasus Hasto)," kata Mangasi, pada Kamis (26/12/2024).
Disinggung terkait apakah penetapan tersangka terhadap Hasto Kristiyanto akan mengganggu kinerja partai di daerah, Mangasi tak menampiknya.
"Secara prinsip kita tidak terganggu. Tapi secara psikologi agak sedikit terganggu. Kita melihat ini kasus kan belum utuh, keberadaan Harun Masiku, kita tidak tahu. Dan pihak pihak yang lain terlibat sudah dihukum seperti Wahyu Setiawan Cs," ucap Mangasi.
"Bahkan di antara yang dihukum saat ini sudah keluar," sambungnya.
Mangasi menyebut penetapan tersangka Hasto Kristiyanto adalah sesuatu yang dipaksakan. Bahkan tak hanya Hasto Kristiyanto yang dijadikan tersangka, Advokat PDI Perjuangan Donny Tri Istiqomah juga bernasib serupa.
"Kita lihat ini seperti sudah dipaksakan. Kenapa dilakukan penetapan tersangka menjelang suksesi partai. Kalau dari sisi hukum, ini kan kasus yang sarat dan kental dengan nuansa politis. Walaupun dari internal di daerah-daerah belum ada pernyataan resmi," pungkasnya.
Sumber: medan.tribunnews.com
