Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung, Wiwik Triasmoro Widiyanto mengatakan pihak DPP PDI Perjuangan mengeluarkan instruksi bagi anggota DPRD dari partainya agar tidak menggadaikan SK Pengangkatan.
"Kalau sesuai instruksi itu, bagi yang sudah menggadaikan SK pengangkatannya, harus segera melunasi pinjamannya," ujarnya, Selasa (17/9/2024).
DPP PDI Perjuangan mengeluarkan instruksi kepada seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam surat tertanggal 13 September tersebut, mengintruksikan kepada seluruh anggota fraksi dilarang menggadaikan SK pengangkatan sebagai anggota legislatif.
Bagi yang terlanjur menggadaikannya, anggota tersebut diminta segera melunasi pinjaman. Surat instruksi ini ditandatangani oleh Ketua Bidang Kehiratan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun, dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Dalam internal DPC PDI Perjuangan Tulungagung, ada 12 anggota yang menjabat sebagai legislator. Selain melarang anggotanya untuk menggadaikan SK pengangkatan, diketahui instruksi itu juga merinci, dimana anggota yang melakukan itu, bisa dikenakan sanksi sesuai aturan dan AD/ART partai.
Hal ini lantaran pihak DPP PDI Perjuangan merasa perilaku itu tidak mencerminkan kepatutan sebagai anggota dewan.
Menurut Wiwik, sebenarnya praktik menggadaikan SK pengangkatan yang dilakukan oleh anggota DPRD Tulungagung bukanlah hal yang baru.
Diketahui, SK pengangkatan tersebut digadaikan oleh anggota DPRD Tulungagung untuk meminjam sejumlah uang di bank sesuai kebutuhan.
Praktik ini tidak lepas dari proses pemulihan keuangan para anggota dewan setelah berpartisipasi dalam kontestasi Pemilu Legislatif (Pileg). Pasalnya, ongkos politik termasuk kampanye untuk menggalang suara, tentunya tidak bisa diraih dengan harga yang murah.
"Kita tahu ongkos politik itu luar biasa besar. Kalau kami melihat, tentunya teman-teman butuh recovery setelah mengeluarkan ongkos yang besar itu," ungkapnya.
Meski demikian, jelas Wiwik, pihaknya memahami instruksi DPP ini demi kebaikan partai, sehingga pihaknya dan anggotanya yang duduk dikursi dewan akan mematuhinya.
Pihaknya juga memiliki opsi lain dimana anggota DPRD Tulungagung untuk menggunakan jaminan lain, selain SK pengangkatan, dengan kewajiban mengangsur menggunakan gajinya di DPRD Tulungagung.
"Kalau menggunakan jaminan aset pribadi, seperti tanah atau mungkin mobil masih diperbolehkan," pungkasnya.
Sumber: jatimnow.com
