Jakarta, Gesuri.id - Kursi pimpinan MPR belakangan tengah menjadi rebutan beberapa partai polik baik yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun tidak. Terkait hal tersebut, PDI Perjuangan menilai tak ada masalah jika paket pimpinan lembaga permusyawaratan itu diisi dari dua kubu yang berbeda.
Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah mengatakan MPR harus menjadi simbol pemersatu bangsa, sehingga akan lebih baik jika diisi oleh parpol koalisi Indonesia kerja dan koalisi adil makmur.
"Jadi harapan untuk menjadikan MPR sebagai simbol persatuan bangsa Indonesia akan terwujud," ujar Basarah di daerah Menteng, Jakarta Barat, Jumat (2/8/2019).
Namun Wasekjen PDI Perjuangan ini mengatakan tetap perlu ada dialog dengan parpol pendukung, untuk membicarakan kesepakatannya.
"Mengenai orang-orangnya atau tokoh-tokoh yang duduk, tentu akan merupakan hasil musyawarah dan mufakat partai koalisi pendukung Jokowi. dan harapannya, karena MPR adalah lembaga permusyawaratan, maka sangat ideal kalau pilihan pimpinan MPR itu dengan cara musyawarah mufakat, bukan voting," papar Basarah.
Dia menegaskan, untuk menentukan ketua dan wakilnya, semuanya akan dimusyawarahkan oleh Ketum Parpol dan Jokowi selaku Presiden terpilih. Basarah yakin, bahwa kesepakatan akan bisa terjadi, jika parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin ini sudah duduk bersama-sama.
"Mengenai ketua dan wakil ketua, nanti kita lihat para ketum partai belum bertemu dan belum bicara sama presiden dan saya yakin partai koalisi indonesia kerja akan punya kesepakatan kolektif, bersama, untuk menyepakati siapa saja parpol yang akan mendudukan kader-kadernya sebagai pimpinan MPR," ungkapnya.
PDI Perjuangan sendiri, kata Basarah, memiliki agenda strategis yang harus dikawal oleh MPR lima tahun mendatang yaitu mendorong pelaksanaan amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan kembali wewenang MPR untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Hal itulah yang akan diajukan sebagai proposal dari PDI Perjuangan jika sudah berkumpul dengan para parpol lainnya akan mengusulkan proposal amandemen terbatas dilanjutkan pada periode mendatang.
"Sebagai satu syarat untuk dilaksanakannya koalisi menyusun pimpinan MPR. jadi, syarat agenda strategis MPR akan diusulkan oleh PDIP pada pembicaraan mengenai kesepakatan menyusun pimpinan MPR itu, sehingga yang terpenting adalah kesepakatan mengenai agenda amandemen terbatas itu," jelas Basarah.
Namun jika hal tersebut ditolak atau tidak dapat disanggupi, maka PDI Perjuangan akan mengajukan nama kadernya sebagai calon ketua MPR.
"Tidak menutup kemungkinan, tidak menutup kemungkinan saya ulangi, PDI Perjuangan akan mengusulkan sendiri kadernya untuk menjadi calon ketua MPR. Karena memang tidak ada norma hukum yang melarang PDI Perjuangan menjadi ketua MPR," pungkasnya.
