Jakarta, Gesuri.id - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Ahmad Basarah mendukung penuh rencana Presiden RI Joko Widodo yang berencana memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke wilayah lain. Basarah mengatakan rencana itu sejalan dengan semangat PDI Perjuangan dalam hal keadilan sosial dan pemerataan ekonomi di Indonesia.
Baca: Pemindahan Ibu Kota Negara Butuh Rp323-Rp466 Triliun
"Saya kira ini sejalan dengan partai dan gagasan itu melengkapi konsep pemerintahan Pak Jokowi tentang pemerataan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia," ujar Basarah di kompleks Makam Bung Karno, Blitar, Rabu (1/4).
Basarah mengatakan, rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa sudah pernah diutarakan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno pada tahun 1957. Menurut Basarah, Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah merupakan daerah yang ideal untuk menjadi ibu kota negara yang baru.
Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR RI ini yakin jika saat rapat terbatas beberapa waktu lalu, sudah ada beberapa opsi terkait wilayah yang akan dijadikan ibu kota negara. Meski begitu, dia yakin proses pengkajian terus dilakukan Bappenas dan Pemerintahan Presiden Jokowi dalam memilih daerah yang akan dijadikan ibu kota.
"Saya kira apa yang digagas pemerintahan Pak Jokowi dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu tidak lain untuk melanjutkan cita-cita besar pada pendahulu bangsa kita," imbuhnya.
Seperti diketahui, Jokowi menggelar rapat terbatas untuk membahas mengenai rencana pemindahan ibu kota negara yang tertunda cukup lama. Dia optimis pemindahan itu bisa berjalan dengan baik jika dipersiapkan dengan matang.
Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta pejabat kementrian dan lembaga terkait untuk tidak berpikir pendek terkait rencana itu. Dia menegaskan, pemindahan ibu kota memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan infrastruktur.
Baca: Alternatif Pemindahan Ibu Kota, Luar Jawa di Wilayah Tengah
Adapun Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota juga harus mempertimbangkan dua hal, yaitu pusat pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik serta pusat pengelolaan bisnis.
"Sebagai negara besar yang menyongsong kompetisi global ketika kita sepakat menuju negara maju untuk pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apakah di masa yang akan datang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus yaitu sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik sekaligus pusat bisnis," ujar Jokowi, di Kantor Kepresidenan, Senin (29/4).
