Jakarta, Gesuri.id - Juru Bicara PDI Perjuangan Ahmad Basarah menjelaskan instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang meminta para kepala daerah PDI Perjuangan menunda mengikuti retret di Magelang.
Basarah menegaskan sejak awal Megawati tak pernah melarang para kepala daerah mengikuti retret.
BaCa: Ganjar Pranowo Mempertanyakan Klaim Sawit Sebagai Aset Nasional
"Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang, sekali lagi, dalam surat instruksi harian Ketum PDI-Perjuangan lalu, Ketum PDI Perjuangan tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri RI," kata Basarah melalui konferensi pers resmi, Selasa (25/2).
Basarah melanjutkan, instruksi Megawati sangat jelas meminta kepala daerah menunda sementara kepergiannya ke retret. Kepala daerah, kata dia, diminta supaya menunggu arahan lanjutan dari Megawati.
"Dalam instruksinya yang dikeluarkan 20 Februari 2025, Ketum PDI-Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri sangat jelas meminta seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah di Pilkada 2024 untuk menunda terlebih dahulu perjalanan mereka ke Magelang, Jawa Tengah dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI Perjuangan," jelasnya.
Selain itu, Basarah menegaskan sejak awal Megawati meminta para kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan langsung turun melayani rakyat usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.
BaCa: Ganjar Pranowo Harap Masalah Gas Melon Cepat Tuntas
Menurutnya, Megawati meminta supaya para kepala daerah berada di daerah masing-masing dan memprioritaskan kerja riil di hadapan rakyat.
"Ibu Megawati selaku Ketum PDI Perjuangan meminta kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk tetap berada di daerah nya masing-masing supaya bisa langsung kerja melayani rakyat. Pesan kepada kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja riil kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerahnya masing-masing," imbuhnya.
