Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, mengritisi kebijakan KTP untuk anjing yang menelan biaya hampir Rp 1 miliar. Ida melihat upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mengendalikan rabies ini sebagai sebuah keanehan, sebab program tersebut tidak mewakili kebutuhan dan karakteristik Jakarta saat ini.
Baca: Ida Nilai Penambahan Anggaran RTH Tahun 2019Pemborosan
"Aneh saya tidak tahu ambil contohnya darimana sampai punya ide untuk buat 'KTP Anjing'. Kalau bicara anjing kan nanti bisa ke kucing, burung jadi ini hanya pemborosan APBD," ujar Ida, Sabtu (13/10).
Alangkah baiknya, Ida menyarankan Pemprov DKI lebih mengalokasikan anggaran tersebut ke masyarakat yang lebih membutuhkan. Dirinya menolak dengan tegas pembuatan kartu identitas dan penanaman microchip yang terbilang mahal tersebut.
"Hampir 1 miliar loh lumayan besar. Lebih baik diberikan ke masyarakat yang butuh. Untuk rabies apakah selama ini sebanyak itu pembiayaannya. Toh anjing yang berkeliaran tidak banyak di luar, seandainya ada itu pun punya masyarakat yang kesehatannya dijaga," terangnya.
Ida mengaku tidak masalah jika tujuannya lebih kepada pendataan. Lagipula banyak anjing peliharaan di Jakarta diasuh oleh orang dari kalangan mampu yang benar-benar menjaga kesehatan anjing perliharaannya tersebut.
"Kita mesti tahu yang pelihara anjing rata-rata orang mampu, kita lihat di perkampungan hampir tidak ada anjing berkeliaran sedikit lebih banyak kucing kan," tandasnya.
Baca: DPRD DKI Minta Pemprov 'Monitoring' Pembangunan ...
Seperti yang diketahui dalam Pergub DKI Nomor 199 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Hewan Rentan Rabies serta Pencegahan dan Penanggulangan Rabies. Pada Pergub pun diatur bahwa hewan berpemilik harus memiliki identitas.
Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menganggarkan Rp 925 juta untuk pengendalian rabies tahun ini. Anggaran tersebut termasuk untuk pencetakan 'KTP' bagi anjing sebanyak 10 ribu lembar senilai Rp 20 juta.
