Jakarta, Gesuri.id - Komisi IV dan VI DPR satu hati untuk menolak kebijakan Pemerintah soal izin impor beras sebesar 1 juta ton. Komisi IV (yang membidangi pertanian) dengan Komisi VI (yang membidangi perdagangan) akan segera melakukan koordinasi dan rapat bersama untuk membahas masalah impor itu.
Baca: Stop Impor Beras, Kembali ke Ekonomi Berdikari
Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengatakan koordinasi dan rapat bersama antara Komisi IV dan Komisi VI memang diperlukan.
Alasannya, berdasarkan pengakuan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, keputusan impor tersebut dibuat berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution.
“Jadi, katanya, itu bukan semata-mata keputusan satu menteri. Disetujui seluruh menteri, baik Kemendag (Kementerian Perdagangan), Kementan (Kementerian Pertanian), juga Bulog. Jadi, kalau mau panggil, sekalian panggil semuanya. Termasuk Menko Darmin. Sebab, yang menyetujui di sini Darmin,” kata politisi PDI Perjuangan ini.
Dengan rapat bersama itu, sambungnya, DPR bisa mengetahui secara valid dan komprehensif dasar Pemerintah memutuskan impor beras. Penjelasan yang diterima juga bisa utuh, tidak hanya berdasar satu versi.
“Apa dasar impor? Kenapa diputuskan impor segitu banyak? Tentu itu nanti bisa dijawab bersama. Karena kalau panggil satu-satu menteri, nanti saling menyalahan. (Kementerian) Perdagangan salahkan (Kementerian) Pertanian. (Kementerian) Pertanian juga salahkan (Kementerian) Perdagangan. Jadi saling menyalahkan. Kalau dipertemukan, tidak bisa lagi. Yang bisa jawab itu ya tim ekonomi itu,” pungkas dia.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Roem Kono juga mengatakan koordinasi dan rapat bersama itu penting untuk mencari solusi atas kebijakan impor tersebut. Sebab, kebijakan itu berdampak buruk para petani dan juga konsumen Indonesia.
Bagi petani, kebijakan itu bisa membuat harga beras hasil produksi mereka anjlok. Sedangkan bagi konsumen, kadang-kadang, kualitas beras impor itu buruk.
“Koordinasi lintas komisi ini diperlukan. Kami tidak ingin akibat kebijakan itu, petani atau pun konsumen dirugikan,” jelas Roem Kono, di Jakarta, Senin (27/8).
Baca: Legislator: Pemerintah Harus Lebih Serius Stop Impor Beras
Dia pun mempertanyakan data yang dipakai Pemerintah untuk mengeluarkan izin impor tersebut. Sebab, berdasarkan data di Bulog, cadangan beras nasional masih aman. Jumlahnya di atas 1,5 juta ton.
Hasil kunjungan dia saat reses lalu juga menunjukkan bahwa pasokan dan harga beras di daerah aman-aman saja. “Kalau ada stok, jangan ada impor,” tegasnya.
