Jakarta, Gesuri.id - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan saat ini demokrasi di Indonesia hanya dikuasai mereka yang memiliki modal.
"Pilkada itu esensinya adalah rakyat memegang kedaulatan tertinggi, demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun dalam perspektif ini ketika demokrasi akhirnya dikuasai oleh mereka-mereka yang memegang kapital maka kita harus melihat substansi dari demokrasi langsung yang telah dilaksanakan selama lebih dari 20 tahun ini," kata Hasto di Gedung Arsip Nasional, Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat, Jumat (8/11).
Baca: PDI Perjuangan Dukung Kritik Tito Terhadap Pemilu Langsung
Hasto mengatakan menyambut positif wacana evaluasi sistem dilontarkan Mendagri Tito Karnavian. Menurut Hasto, evaluasi diperlukan sebab Indonesia dibangun atas dasar demokrasi Pancasila.
"Evaluasi diperlukan karena ketika bangsa ini dibangun dengan dasar-dasar Indonesia merdeka kita sudah menyepakati demokrasi Pancasila untuk kita wujudkan, maka kami menyambut positif terkait gagasan dari Bapak Tito Mendagri untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pemilu kita," ujar Hasto.
Hasto menambahkan, saat ini ada sejumlah daerah yang belum siap dengan demokrasi langsung. Menurutnya, kualitas demokrasi di daerah tersebut harus ditingkatkan.
"Tentu saja demokrasi dari rakyat itu menjadi pedoman bagi PDI Perjuangan hanya praktiknya yang kita lakukan evaluasi, ada pemilu yang dilaksanakan secara asimetrik misalnya dengan mengukur indeks demokrasi ada daerah yang siap untuk demokrasi secara langsung tapi ada daerah yang belum siap karena peran yang strategis di perbatasan karena kualitas demokrasi yang musti ditingkatkan," ucap Hasto.
"Karena kultur dan kebudayaannya, pendeknya, PDI Perjuangan siap melakukan dialog dengan seluruh partai politik di dalam mewujudkan gambaran demokrasi yang ideal yang merupakan penjabaran dari Pancasila itu," imbuhnya.
Baca: Sabam: Sistem Demokrasi di Indonesia Berbeda dengan Eropa
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempertanyakan sistem pilkada langsung. Dia menilai sistem pemilu itu menimbulkan dampak negatif, yakni biaya politik yang tinggi sehingga berpotensi memunculkan perilaku korupsi.
"Kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," ujar Tito di kompleks parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (6/11).
