Serang, Gesuri.id - PDI Perjuangan telah selesai menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V. Acara yang berlangsung selama tiga (3) hari, 24-26 Mei 2024 tersebut menghasilkan rumusan sikap politik partai atas kemerosotan demokrasi pada Pemilu 2024, transisi pemerintahan yang akan datang, persiapan langkah-langkah strategis memenangkan Pilkada Serentak 2024, dan rumusan program-program yang berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia.
Ketua DPD BMI Provinsi Banten, Tia Rahmania, M.Psi., Psikolog mengamini Hasil Rakernas V dengan menyebut demokrasi Indonesia mengalami kemerosotan yang tajam dalam sembilan (9) bulan terakhir, penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan, kehidupan ekonomi yang makin memberatkan rakyat, krisis pangan, perubahan iklim (climate change) yang dampaknya makin nyata, ketegangan geopolitik, laju deforestasi yang cukup tinggi, biaya pendidikan yang makin mahal, masih lemahnya keberpihakan pada petani, nelayan, buruh, dan lapisan masyarakat bawah lainnya, lapangan kerja yang sulit, serta pencegahan stunting yang belum terintegrasi.
“DPD BMI Provinsi Banten akan tegak lurus dengan Hasil Rakernas V PDI Perjuangan dan mengambil peran-peran sesuai kewenangan, tugas dan fungsi sebagai organisasi sayap partai,” ujar Tia Rahmania yang juga Caleg DPR RI Terpilih Periode 2024-2029.
Dalam politik, prinsip adalah hal yang penting dan partai kami sangat meyakini bahwa dengan bergerak melalui jalan ideologi Pancasila, menyatu dengan akar rumput, dan memimpin pergerakan rakyat, maka kita bisa memenangkannya.
“Ibu Ketua Umum, Prof. DR. Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan simpatisan, anggota, dan kader PDI Perjuangan untuk berpolitik dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi, bagaimana nilai-nilai Pancasila termanifestasikan dalam setiap langkah perjuangan bersama rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera.
Sebagai organisasi sayap yang diisi oleh anak-anak muda, BMI akan terus menjaga dan meneguhkan api perjuangan dari sang Proklamator RI, Bung Karno agar Indonesia bisa berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” ucap Tia Rahmania.
Tantangannya memang kompleks, tetapi dengan keteguhan usaha dan kerja-kerja ideologis, terencana, dan dengan manajemen yang baik, kami yakin harapan untuk Indonesia yang mandiri, maju, dan berdaulat akan bisa diwujudkan.
Menurut Tia Rahmania, dari 17 poin rekomendasi Hasil Rakernas V menunjukan persoalan bangsa Indonesia makin runyam. Sialnya praktik dalam bernegara, etika tidak menjadi panduan kita dan hukum disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan. Belum lagi penggunaan apparatus negara untuk melayani kepentingan kelompok tertentu.
“Ini sangat berbahaya. Oleh karenanya masayarakat sipil, para ahli hukum, pers, intelektual, dan elemen pro demokrasi sangat mendesak untuk melakukan evaluasi atas praktik tersebut,” tegas Tia Rahmania.
Dalam konteks ekonomi, seperti investasi harus dipastikan tidak merugikan rakyat Indonesia. Jangan sampai kepentingan nasional tergadaikan. Invesatasi yang masuk harus memberikan dampak ekonomi bukan saja pertumbuhan tetapi harus inklusif. Kemudian membuka lapangan kerja dengan memprioritaskan masyarakat sekitar atau warga negara kita. Hal lain, ditengah perubahan iklim yang ekstrim, petani dan nelayan semakin tertekan, mulai dari produksi yang terganggu, harga jual komoditas yang cenderung turun dan sebagainya. Belum lagi krisis air bersih, wabah penyakit dan sebagainya. Hal ini akan menyulitkan Indonesia untuk menurunkan angka kemeskinan dan pengangguran, serta stunting.
Selanjutnya, persoalan kedaulatan pangan serta kesejahteraan petani dan transisi energi terbarukan menjadi isu krusial yang memerlukan kebijakan dan program yang tepat dan terukur.
“Kedaulatan pangan bisa dimulai dengan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang kita miliki, konsistensi perlindungan lahan-lahan pertanian produktif, peningkatan budidaya baik dengan ekstensifikasi maupun intensifikasi, riset dan pengembangan benih unggul serta inovasi dan sebagainya,” imbuhnya.
“Terhadap target Net Zero Emision yang ditargetkan 2060 maka sangat penting untuk beralih ke energi terbarukan. Oleh sebab itu perlu diperhatikan pembiayaannya karena ini butuh biaya besar. Kerjasama global adalah salah satunya. Selanjutnya memastikan stakeholder dalam negeri baik kementrian, lembaga negara, BUMN dan swasta untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk transisi tersebut, dan sebagainya ,” tutup Tia Rahmania.
