Bandung, Gesuri.id – DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat menyatakan sikap politik untuk mendorong pola pembangunan berdikari di Bumi Parahyangan.
Di antaranya ialah dengan cara memperjuangkan politik legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam lima bidang prioritas kesejahteraan rakyat.
Baca: Ono Diharapkan Ciptakan Efek Domino Nasionalis di Pantura
Kelima bidang itu ialah pertama ialah bidang sandang, pangan, dan papan. Kedua bidang pendidikan dan kesehatan. Ketiga bidang tenaga kerja dan jaminan sosial. Keempat bidang lingkungan hidup, infrastruktur, dan pariwisata. Kelima bidang agama, kepercayaan, dan kebudayaan.
Berbekal 20 anggota DPRD Provinsi dan 207 anggota DPRD Kabupaten/Kota, Ono menyatakan, PDI Perjuanganmemiliki kekuatan untuk memberikan rekomendasi pernyataan sikap kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Apalagi, PDI Perjuangan memiliki sejumlah kader yang menjadi kepala daerah dan 13 kader di DPR RI.
"Tentunya Jabar ini tidak bisa berdiri sendiri, harus ada hubungan, komunikasi, koordinasi antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan provinsi, dan provinsi dengan pusat. Dengan demikian, barusan kami bicara sebuah haluan atau pola pembangunan yang berdikari, ini akan mengintegrasikan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar Ono Surono.
Ono menyontohkan, Indramayu dengan potensi besar di bidang pertanian tak memiliki industri pengolahan beras berskala besar. Begitu pula dengan Garut dengan potensi pariwisata yang besar, masih belum menjadi destinasi wisata nasional. Kalau direncanakan dengan baik dengan melibatkan seluruh tingkatan pemerintahan, dia meyakini Jabar akan lebih cepat maju.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, PDI Perjuangan memproses kader yang akan ditunjuk sebagai pimpinan di DPRD Jabar.
PDI Perjuangan, kata dia, memiliki aturan dan pola seleksi untuk menentukan pimpinan legislatif, yang didasarkan pada surat keputusan DPP PDI Perjuangan.
"Khusus untuk pimpinan DPRD, sekarang lagi diproses. Bukan hanya di Jabar, tapi juga di seluruh Indonesia. Untuk tingkat provinsi, kami punya 30 pimpinan DPRD, dengan perincian di 18 provinsi sebagai ketua, dan di 12 provinsi sebagai wakil. Kemudian ditambah dengan pimpinan DPRD di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia," ucapnya.
Selain harus kader ideologis, dia menyebutkan, pimpinan dewan dari PDI Perjuangan harus memiliki kapasitas dan integritas.
Baca: Ono Surono Jadi Nahkoda Baru DPD PDI Perjuangan Jawa Barat
PDI Perjuangan juga memiliki skala prioritas untuk menentukan pimpinam, yakni dari jabatan struktural ketua, sekretaris, dan bendahara di kepengurusan daerah. PDI Perjuangan, imbuh dia, juga akan melihat hasil psikotes untuk menentukan pimpinam dewan.
"Kriteria-kriteria itu nanti akan menjadi patokan, termasuk juga akan dilihat hasil psikotes yang bersangkutan, karena semua (kader PDI Perjuangan di, red) DPRD, kami sudah punya datanya. Dengan cara seperti itu, maka kami bisa menentukan siapa yang paling layak, paling cocok, sebagai pimpinan DPRD, siapa yang jadi ketua fraksi, dan siapa yang nanti akan masuk pada alat kelengkapan dewan," tukasnya.
