Jakarta, Gesuri.id – Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklatpus) DPP PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari menanggapi balik pernyataan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso yang mengusulkan Presiden Jokowi menjalankan ajaran Presiden ke-2 RI Soeharto mengenai pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas, dan trilogi pembangunan sebagai solusi permasalahan Indonesia.
Baca: Eva Jawab Pernyataan Ngabalin Soal Gestur CawapresJokowi
Eva mengatakan justru pemerintahan Jokowi membangun Indonesia lebih baik dan tanpa mengabaikan hak asasi manusia (HAM).
"I think Pak Jokowi has done better, most advance (Jokowi sudah menyelesaikan banyak hal dan sangat maju) dari pada Pak Harto, justru teman-teman Partai Berkarya ini harusnya belajar dari Pak Jokowi bagaimana memajukan ekonomi tanpa melanggar HAM, tanpa meninggalkan yang miskin," kata Eva, Minggu (15/7).
Eva kemudian membeberkan dampak ekonomi Indonesia akibat kepemimpinan Soeharto, yang bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945.
“Tidak seperti Pak Harto yang menyerahkan Freeport kepada asing dan merugikan kita sangat. Jadi menurutku sarannya bagus tapi tidak relevan, jadi menurutku Pak Mas Budi, teman lama itu, Mas Budi harus paham tentang yang ada di pasal 33 di mana keadilan sosial seperti amanat Pancasila, itu yang menjadi orientasi pembangunan, dan itu yang dilakukan Pak Jokowi," imbuhnya.
Lanjut Eva bilang, kini pemerintahan Jokowi harus melakukan pembenahan atas apa yang ditinggalkan masa Soeharto. Eva meminta Berkarya tidak perlu meminta Jokowi belajar ke Soeharto, tapi bersama-sama mendukung Jokowi melakukan pembangunan.
“Partai Berkarya belajar lah dari Pak Jokowi yang menginginkan negara kita menjadi negara berkedaulatan. Ada bagusnya di Pak Harto kemarin, tapi juga banyak catatan panjang bahwa pembangunan itu tidak harus dengan kekerasan, dan pembangunan harus dilakukan dengan membuat rakyat miskin happy lah," ucapnya.
Ketika menyinggung pembagian sertifikat tanah secara gratis yang menjadi bagian dari program Jokowi mengentaskan kemiskinan, Eva menilai Soeharto tidak begitu sukses melakukan pengentasan kemiskinan secara berkedaulatan padahal jelas tercantum dalam UUD 1945.
"Jadi urusannya jangan ala Soeharto, mari ikuti Pancasila. Jadi bukan orang, tapi gagasan, gagasan yang itu ada pasal 33 dan Pancasila, keadilan sosial yang berkemanusiaan," imbuhnya.
Baca: Eva: Harga Minyak dan Kurs Rupiah Masih Jadi Tantangan APBN
Diketahui sebelumnya di hari yang sama, Minggu (15/7) Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengusulkan Presiden Jokowi menjalankan ajaran Presiden ke-2 RI Soeharto.
Priyo menyatakan, ajaran Soeharto adalah solusi dari masalah di Indonesia saat ini. Ajaran tersebut mengenai pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas, dan trilogi pembangunan.
