Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta Gembong Warsono menyayangkan penyerapan anggaran pemprov DKI Jakarta yang dinilai belum maksimal.
Baca: Soal Wagub DKI ke AS, Gembong: Banyak Pakar yang Bisa Diajak
"Contoh kenapa saya katakan agak menurun, contoh sederhana, bagaimana mengukur kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam konteks penyerapan anggaran, ini kan masih kalah jauh dari harapan warga Jakarta," ujarnya, Jumat (6/7) malam.
Sebelumnya, berdasarkan data publik.bapedadki.net, sampai dengan semester I 2018 ini tingkat serapan anggaran DKI Jakarta baru mencapai Rp17,3 triliun.
Realisasi tersebut baru mencapai 24,44 persen dari total anggaran DKI Jakarta yang 2018 ini mencapai Rp71,1 triliun.
Realisasi anggaran tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan 2017 lalu. Pasalnya, pada periode yang sama tahun 2017 lalu realisasi penyerapan anggaran DKI Jakarta berhasil mencapai Rp16,1 triliun atau 25,31 persen dari total anggaran sebesar Rp63,61 triliun.
Skala Prioritas APBD
Di istana Bogor, pada Kamis (5/7), Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah setara gubernur hingga bupati/walikota menggunakan APBD secara efektif. Jokowi meminta bupati membuat skala prioritas penggunaan pos APBD.
Hal ini disampaikan Bupati Serang Ratu TatuChasanah. Menurutnya Jokowi sadar APBD sangat terbatas karenanya harus digunakan secara tepat.
Jokowi ingin penggunaan APBD bisa terlihat nyata hasilnya. Jokowi menurut Ratu Tatu tak ingin alokasi APBD hanya sekadar disebar ke dinas.
Baca: Gembong Tolak Ajakan Wakil Gubernur DKI Jakarta
“Ini supaya ada hasil yang langsung terlihat karena kalau anggaran terbatas, kalau dibagi ke dinas-dinas yang ada seperti menggarami laut, tidak terlihat hasilnya dan masyarakat tidak merasakan hasilnya. Padahal anggaran habis dan memang dipakai, tapi tidak terlihat hasilnya. Itu saran Presiden,” katanya.
