Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Johan Budi mengatakan bahwa gerakan Dewan Kolonel yang ia inisiasi tak bermaksud untuk menyerang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang potensial maju di Pilpres 2024.
Baca: Yeremia Bantu Masjid, Marbot, Guru Ngaji hingga Bedah Rumah
Dewan Kolonel merupakan sebuah gerakan yang dibentuk sejumlah anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR untuk meningkatkan citra serta elektabilitas Ketua DPR Puan Maharani sebagai capres di 2024. Namun, gerakan itu tak berlanjut usai mendapatkan sanksi berupa teguran dari DPP PDI Perjuangan.
Johan mengaku hanya seperti remah-remah rengginang di PDI Perjuangan. Namun, menurutnya, preferensi pribadinya untuk mendukung Puan maju di Pilpres tak bisa disalahkan.
"Kalau bahasa Jermannya ini saya termasuk remah-remah rengginang di partai ini, tapi kan boleh dong punya kesukaan, orang kan punya relawan, ya saya relawan lah kira-kira begitu yang mendukung Mbak Puan," kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (1/11).
Ia menegaskan, dirinya akan tegak lurus instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri soal calon presiden partainya di 2024.
"Bahwa nanti apa yang diputuskan oleh Ketua Umum partai Ibu Megawati Soekarnoputri itu tegak lurus, itu kan sudah saya sampaikan di awal," kata Johan.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan persoalan yang terkait dengan pembentukan Dewan Kolonel pendukung dirinya terkait Pilpres 2024 sudah selesai. Menurutnya, PDI Perjuangan solid dan akan mengikuti perintah Megawati.
Baca: Puan Minta Anggota Dewan Tindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat
"Sudah selesai, PDI Perjuangan solid, enggak ada apa-apa, itu hanya dinamika di dalam internal partai. Intinya kita PDI Perjuangan solid dan kita akan mengikuti perintah apa yang diinstruksikan ketua umum tentang kesamaan paham," kata Puan.
