Jakarta, Gesuri.id - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto memastikan PDI Perjuangan sebagai Partai Kader yang memiliki akar kuat di tingkat grass roots, dan sekaligus sebagai Partai Massa terus melakukan pendidikan dan kaderisasi politik sebagai syarat penempatan kader Partai dari tingkat RT, RW, Desa, Kecamatan, Kabupaten Kota, Provinsi, hingga di tingkat nasional dan bahkan internasional.
Baca: Hasto: Pilkada Serentak Momentum Kaderisasi Kepimpinan
Hal itu, lanjutnya, sebab partai berkepentingan untuk melakukan rekrutmen anggota termasuk dari kalangan profesional dan tokoh masyarakat. Mereka yang direkrut partai, ujarnya, kemudian mengikuti kaderisasi kepemimpinan secara berjenjang.
“Demokrasi itu membuka ruang kontestasi melalui Pemilu. Partai yang menang Pemilu, dimanapun tradisi demokrasi di seluruh dunia, maka Partai lalu menempatkan kader-kadernya pada jabatan strategis. Jadi ketika Partai menginstruksikan kadernya untuk ikut kontestasi di pengawas desa, atau dalam Program Keluarga Harapan (PKH), aktif dalam bela negara, dan aktif melibatkan diri dalam kepengurusan formal kemasyarakatan, hal tsb merupakan bagian dari fungsi utama Partai dan bagian dari tradisi demokrasi yang dijalankan Partai,” katanya dalam keterangan tertulis diterima Gesuri, Senin (3/8).
Bagi PDI Perjuangan, Hasto menjelaskan yang penting ketaatan pada aturan main dan juga fairness.
Untuk itu, menurutnya, partai telah berkirim surat agar partai secara aktif mencermati adanya peluang dari setiap jabatan strategis di setiap lapisan masyarakat dan pemerintahan.
“PDI Perjuangan bertanggung jawab atas kualitas kader yang ditempatkan. Partai memiliki aturan disiplin ketat, dan PDI Perjuangan bergerak secara terbuka,” ungkapnya.
Baca: Hasto: Kaderisasi Partai Melahirkan Pemimpin Negarawan
Ia melanjutkan dengan adanya surat instruksi agar partai secara aktif berpartisipasi pada proses rekrutmen jabatan publik, maka Partai terbuka dan melakukan segala sesuatunya dengan dasar legalitas yang kuat, taat pada mekanisme, dan kami hormati otoritas pengambil keputusan untuk tetap berdaulat.
“Dalam penempatan jabatan strategis sebagai komisaris misalnya, jumlah kader PDI Perjuangan paling sedikit dibanding Partai lain. Keputusan otoritas Menteri kami terima, dan hal tsb sebagai daya pemacu untuk terus tingkatkan kualitas kader,” pungkasnya.
