Jakarta, Gesuri.id - Ketua Umum Taruna Merah Putih (TMP) Maruarar Sirait mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo dalam melakukan realokasi anggaran untuk penangangan Corona alias Covid-19, bantuan sosial serta insentif untuk pelaku usaha, terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Maruarar juga menilai instruksi Presiden sudah tepat, yaitu agar realokasi ini juga dilakukan di berbagai daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD) dan kas daerah.
Langkah tepat lain Jokowi adalah menjadikan Wisma Atlet di Kemayoran sebagai rumah sakit darurat Corona dengan kapasitas 3 ribu pasien gejala ringan.
Baca: Baguna, Banteng Banjarnegara & Komunitas Juang Tumpas Corona
Jokowi juga mengimpor alat kesehatan berupa alat perlindungan diri (APD), masker bedah dan N95 serta alat rapid test. Jokowi juga menyiapkan fasilitas isolasi pasien di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu dan Pulang Galang di Batam.
"Jokowi, yang merupakan pemimpin yang lahir dari rahim rakyat, pasti memahami kondisi rakyat. Selama ini juga menunjukkan, jalan pikiran dan langkah-langkah Jokowi adalah untuk kepentingan rakyat," ungkap Maruarar.
Anggota DPR tiga periode dari 2004-2019 ini pun memberi catatan terkait langkah-langkah tersebut, terutama terkait dengan pengawasan di lapangan. Misalnya terkait dengan pengiriman APD ke berbagai daerah. Hal ini harus dipastikan benar-benar diterima secara langsung oleh tim medis di lapangan. Sebab masih ada informasi di lapangan banyak tim medis yang menggunakan jas hujan.
"Kita memahami, bukan hanya Indonesia. Negara-negara lain pun sedang butuh APD. Karena itu APD yang sudah ada harus benar-benar tersalurkan," kata Maruarar.
Dia memberikan contoh kasus di RSUD Pagelaran Cianjur. Di Cianjur ada pencurian masker sampai 270 dus masker yang berisi 20 ribu masker. Tentu saja kejadian ini harus menjadi pelajaran penting dalam pengawasan di lapangan.
Pengawasan serupa, sambung Maruarar, harus pula dijalankan dalam hal pemberian bantuan sosial, apakah itu dalam bentuk bahan makanan pokok maupun dalam bentuk uang tunai. Di saat yang sama, bantuan dalam bentuk uang tunai itu juga memiliki persoalan sendiri sebab penerima akan menggunakan uang itu untuk kebutuhan pokok.
"Hal paling utama dalam pengawasan. Institusi apa yang akan menjalankan penyaluran tersebut, siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana sumber daya manusia-nya dan lain-lain," ungkap Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia itu.
Belum lagi, sambungnya, soal penerima bantuan. Harus dipastikan basis data mana yang digunakan serta bagaimana data itu benar-benar sesuai kondisi di lapangan.
"Jangan sampai ada yang meninggal, masih ada tercatat dalam penerima bantuan. Atau, ada yang berhak bantuan namun tidak menerima, sementara yang tidak berhak, malah menerima bantuan. Ini harus pasti sehingga tidak salah sasaran," sambung Maruarar.
Karena itu, dalam proses dan pengawasan langkah Jokowi ini, Maruarar menyarankan agar melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Polri dan Kejaksaan. Sehingga pengawasan berjalan, dan pihak-pihak yang melanggar serta melakukan penyelewengan bisa ditindak secara hukum.
Baca: Nurul Gandeng Pejuang Bravo Lima Bagikan Masker & Vitamin
Dalam hal penyaluran di lapangan, Maruarar mendorong agar pemerintah daerah satu irama dengan pemerintah pusat. Demikian juga antar-pemerintah daerah harus melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik. Pemerintah daerah sendiri juga bisa menggunakan fasilitas milik pemda untuk digunakan dalam penangangan bila kondisi rumah sakit setempat sudah tak memadai.
"Misalkan menggunakan gedung olahraga dan lain-lain," ungkap Maruarar.
"Saatnya kita semua menjalankan komitmen persatuan dan gotong royong," pungkas Maruarar.
