Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu merasa heran kepada pihak-pihak yang terus meributkan status bencana di Lombok. Ia menyatakan tentu pemerintah mempunyai berbagai pertimbangan sebelum menaikkan status gempa di Lombok menjadi bencana nasional. Lagipula, hal penting yang patut menjadi perhatian bukan status, melainkan bagaimana masyarakat di Lombok bisa terus mendapatkan bantuan.
Baca: Tangani Gempa Lombok, Presiden Perintahkan Secepatnya
“Kenapa kok harus didesak-desak skalanya harus bencana nasional? Tentu pemerintah punya pertimbangan bukan. Yang kita soalkan adalah bukan statusnya, tetapi respon cepat atau lambat negara, pemerintah menanganinya. Representasi negara itu adalah pemerintah, cepat atau lambat menangani penderitaan warganya,” tegas Masinton saat diskusi “Regulasi Pengawasan dan penanganan Bencana Lombok:Duka Indonesia,” di Ruang Press Room, Senayan, Selasa (21/8).
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, respon cepat pemerintah juga sudah ditunjukan dengan kehadiran Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Lombok. Usai mendengarkan keluh kesah warga, Jokowi kemudian menugaskan para menteri yang terkait untuk sigap dalam memberikan bantuan. Apalagi, Jokowi juga berencana menerbitkan instruksi presiden (Inpres) soal bencana.
Baca: Gempa Lombok, Baguna PDI Perjuangan Langsung Bergerak
“Penanganan tanggap darurat ini memang harus benar-benar disiagakan terus-menerus, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, baik itu dari mulai jaminan hidupnya, jaminan kesehatannya, jaminan keamanan dan juga pendidikan buat anak-anak yang menjadi korban,” jelas Masinton.
