Jakarta, Gesuri.id - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengajak agar seluruh pemangku kebijakan merenungkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) terkait dengan visi misi para calon kepala daerah yang tak seragam.
Padahal baginya, visi misi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah ada dalam Pembukaan UUD 1945.
Baca: Megawati & Presiden Jokowi Buka Pidato Soal Sriwijaya Air
Dalam pidato politiknya di acara Peringatan HUT PDI Perjuangan ke-48 yang digelar secara virtual dan dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin, Minggu (10/1), Megawati awalnya mengucap rasa syukur. Terima kasih disampaikannya kepada seluruh rakyat, pihak penyelenggara, serta TNI dan POLRI yang menjaga penyelenggaraan Pilkada relatif berlangsung tertib, damai dan aman.
Menurut Megawati, pelaksanaannya cukup baik meskipun dengan teknis penyelenggaraan yang tidak mudah di masa pandemi covid-19.
Megawati mengatakan bahwa hingga tiga tahun ke depan direncanakan tidak ada Pilkada. Sebab momen elektoral akan dilakukan di 2024, serentak dengan Pemilu Presiden dan Legislatif. Hingga saat ini, teknis dan mekanisme penyelenggaraan tersebut masih terus digodok oleh DPR dan Pemerintah.
Tapi Megawati mengaku memikirkan satu hal krusial, yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi para penentu kebijakan, baik eksekutif, maupun legislatif.
Baca: HUT 48, PDI Perjuangan Ajak Masyarakat Cinta Ciliwung Bersih
"Mari kita renungkan bersama, saat Pemilihan Umum serentak dilakukan dengan Pemilihan Kepala Daerah, saat itu juga setiap calon akan menyampaikan visi misinya masing-masing. Bayangkan, ada berapa visi misi yang akan disuarakan di tahun 2024?" kata Megawati.
"Pertanyaan sederhana saja. Dapatkah atau bolehkah Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki visi misi yang berbeda-beda?" tambah Megawati.
Maka itu, Megawati berharap hal tersebut menjadi perenungan bersama.
Baca: Megawati Ingatkan Menjaga Kelestarian Alam Kebutuhan Utama
"Bahwa sesungguhnya visi dan misi NKRI hanya ada satu. Yaitu yang terpatri dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," pungkas Megawati.
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin ikut hadir di acara itu bersama sejumlah menteri kabinetnya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto beserta jajaran DPP PDI Perjuangan dan hampir 100 ribu peserta acara turut mendengar ungkapan Megawati.
