Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Hendrawan Supratikno, Senin (24/5), mengatakan peristiwa yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah, itu akan diselesaikan dengan kultur PDI Perjuangan.
Baca: Novel Baswedan Dinonaktifkan, Dewi: Tumpas Kadrun Dari KPK!
”Modal sosial PDI Perjuangan itu antara lain ’tegak lurus kepada perintah Ketua Umum’. Ini sudah jadi penghayatan baku kader, apalagi yang sudah masuk kategori kader utama. Jadi secara informal sudah selesai,” kata Hendrawan.
Sebelumnya, Sabtu (22/5), saat Ganjar tak diundang dalam acara PDI Perjuangan di Semarang, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng Bambang Wuryanto menyampaikan secara tegas bahwa semua kepala daerah di Jateng dari PDI Perjuangan diundang, kecuali gubernur.
Pernyataan tegas itu bagian dari pendapat Bambang yang menilai Ganjar terlalu berambisi terhadap jabatan presiden. Padahal, sampai saat ini, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri belum memberikan instruksi apa pun terkait dengan pemilihan presiden.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang turut hadir dalam acara itu pun menuturkan, kader yang layak diusung dalam pemilu presiden adalah mereka yang benar-benar bekerja untuk rakyat.
”Pemimpin itu, menurut saya, ke depan (adalah) yang memang ada di lapangan, bukan hanya di medsos (media sosial). Pemimpin yang memang dilihat sama teman-temannya, sama orang-orangnya, yang mendukungnya di lapangan. Medsos dan media perlu, tetapi bukan itu saja, memang nyata kerjanya di lapangan,” tutur Puan.
Menanggapi pernyataan Bambang dan Puan kala itu, Hendrawan mengemukakan bahwa pesan yang hendak disampaikan keduanya sederhana, yakni PDI-P menjalankan doktrin demokrasi terpimpin. Itu berarti setiap kader partai diminta taat asas dan bersabar menunggu peluit yang nantinya ditiup Ketua Umum PDI Perjuangan.
Dalam konstitusi, lanjut Hendrawan, juga jelas disebutkan pasangan calon presiden-wakil presiden diusung oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol. Dengan demikian, basis partisipasi terletak pada parpol, bukan individu.
Baca: Bikin Susah! Jabatan Lurah & Camat di Jakarta Banyak Kosong
Setelah peristiwa itu, lanjut Hendrawan, kalangan internal PDI Perjuangan tetap tenang. Sebab, semua paham bahwa putusan tentang pasangan calon kepala daerah ataupun calon presiden-wakil presiden kewenangan ketua umum. Jika terjadi perbedaan pandangan, hal itu bagian dari dialektika yang pada akhirnya akan sampai pada suatu keputusan terbaik.
”Putusan yang mempertimbangkan kepentingan lebih besar bagi bangsa dan negara. Jangan lupa, eksistensi, esensi, dan programasi pada PDI Perjuangan itu didedikasikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Ciri khas acara kepartaian di PDI Perjuangan adalah pembacaan dedication of life dari Bung Karno,” tutur Hendrawan. Dilansir dari kompas.
