Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR Fraksi PDI Perjuangan Ono Surono mengingatkan predikat disclamier yang diperoleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama 2 tahun berturut-turut harus menjadi catatan penting bagi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti.
Baca: Soal Garam Industri, Sudah Ada Solusi yang Jelas
Pasalnya jika hal itu terus diabaikan maka masyarakat nelayan-lah yang akan terkena imbasnya.
Ono melanjutkan, dengan predikat disclaimer dari BPK menjadi bukti buruknya pengelolaan keuangan di KKP. Alhasil, gejolak antara masyarakat nelayan dengan pemerintah terus terjadi hingga saat ini.
“Kita akui masih ada perbedaan tafsir maritim dari pemerintah dengan rakyat. Akibatnya hampir 5 tahun pemerintahan Jokowi masih banyak gejolak antara pemerintah dengan rakyat,” Ia menambahkan, dalam sebuah bedah buku berjudul ‘Menuju Indonesia Poros Maritim Dunia’ di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/8).
Baca: Ono Surono: Impor Beras dan Garam Berimbas Pada Petani
Di samping itu, Ono menekankan dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, perlu semangat gotong royong antara rakyat dengan pemerintah serta seluruh stakeholder.
“Dalam mengelola laut harus ada atas gotong-royong. Pengelolaan maritim kita harus berujung pada kesejahteraan rakyat. Saya harap diskusi ini bisa menemukan pemodelan untuk mewujudkan poros maritim dunia,” ujarnya
