Jakarta, Gesuri.id - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebut nama Wasekjend PDI Perjuangan, Ahmad Basarah sebagai calon Ketua MPR RI periode 2019-2024. Meskipun demikian, hal tersebut masih menggu keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri sebagai pemegang hak prerogatif.
"Salah satunya Pak Ahmad Basarah, tapi demokrasi kami nanti ketua umum mengambil keputusan dalam hal tersebut karena beliau melakukan pencermatan," ujar Hasto di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/7).
Hasto mengatakan, Megawati sangat mencermati detail-detail kadernya sebelum ditempatkan pada posisi strategis baik di internal partai maupun di pemerintahan.
"Ibu Mega sangat detail mencermati kader-kader contohnya pak Hasto Wardoyo beliau seorang dokter bupati yang baik kemudian beliau promosikan usulkan menjadi kepala badan BKKBN," kata Hasto.
Meskipun demikian, kata Hasto, partai lainnya juga bisa menyiapkan kader terbaiknya untuk duduk pada jabatan yang dipilih secara musyawarah itu. Tapi, partai berlambang banteng ini menegaskan, siapapun yang diajukan harus siap berkomitmen dalam empat pilar kehidulan berbangsa dan bernegara.
Apalagi, partai besutan Megawati Soekarnoputri ini telah berkomitmen lewat agenda strategisnya mengembalikan marwah lembaga MPR RI.
"PDI Perjuangan punya komitmen agenda strategis untuk mengembalikan marwah MPR sebagai majelis permusyawaratan rakyat yang punya kewenangan menetapkan konsepsi pola haluan, pola nasionalis kita," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan ada beberapa kader yang bakal diajukan. Selain nama Ahmad Basarah, ada juga nama kader lainnya seperti Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly, serta dua nama Ketua DPP PDI Perjuangan yaitu Trimedya Panjaitan dan Andreas Hugo Pareira.
"Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah adalah Doktor Pancasila, Pak Yasonna Laoly dulu pimpinan fraksi, Trimedya Pandjaitan dan Andreas Hugo Pariera adalah tokoh-tokoh berkecimpung memahami konstitusi dan sistem ketatanegaraan sekarang," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (22/7).
