Jakarta, Gesuri.id - DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memastikan takkan pernah berhenti berjuang dalam meningkatkan kualitas hukum dan demokrasi di Indonesia. PDI Perjuangan bahkan akan menggelar forum group discussion (FGD) untuk merumuskan pembuatan kurikulum soal hukum.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat membuka Sekolah Hukum yang diikuti oleh seluruh calon anggota terpilih DPR RI dan DPRD tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota. Acara dilaksanakan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (14/6).
Guru Besar Hukum Tata Negara Prof. Mahfud Md diketahui juga menjadi pembicara utama dalam Sekolah Hukum pada Jumat ini. Sementara itu, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri turut mengikuti Sekolah Hukum PDI Perjuangan melalui daring.
Hasto mulanya mengingatkan kembali pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan bahwa sebenarnya, semua gagasan para pendidik bangsa, tentang Indonesia merdeka, Itu sangat luar biasa, bahkan tidak ada duanya.
"Ibu Mega menyebutkan tentang suatu negara paripurna, spiritnya yang menyala, melalui kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan kata Ibu Mega, spirit inilah yang mengandung tekad kuat, untuk berani meletakkan nasib bangsa, dan tanah air, di tangan kita sendiri," kata Hasto.
Dengan demikian, lanjut Hasto mengutip pidato Megawati, gambaran negara yang paripurna ini, kesemuanya sudah sangat lengkap, utuh, komprehensif, dan visioner. Hasto menambahkan hal itu yang mendasari politik hukum.
"Karena partai ini kita tidak pernah berhenti, di dalam berjuang, tidak pernah berhenti di dalam pergerakan. Siapa yang mandek dalam pergerakan, maka Indonesia bisa amblek. Karena itulah, kita harus berjuang benar-benar, Besok kita akan melakukan FGD, sudah direncanakan satu bulan yang lalu, untuk memperbaiki kurikulum Sekolah Partai kita," jelas Hasto.
Politikus asal Yogyakarta ini menerangkan berbagai persoalan ketika hukum menjadi alat kekuasaan, maka seluruh tiga pilar Partai wajib memahami aspek-aspek politik hukum dari konsepsi negara paripurna. Selain itu, para kader PDI Perjuangan diminta untuk memahami hukum acara, pidana, dan perdata, agar bisa memperjuangkan hukum yang berkeadilan di dalam rangka supremasi hukum.
Hasto menyampaikan nantinya tata kelembagaan, etika, dan moralnya nanti akan disampaikan oleh pemateri advokat senior Prof. Gayus Lumbuun.
"Kemudian, bagaimana mekanisme-mekanisme hukum, termasuk pra-peradilan, semua akan diajarkan, sehingga selama satu bulan penuh ini, setiap Jumat, akan menjadi hari untuk mempelajari seluruh aspek tentang hukum yang berkeadilan," kata Hasto.
