Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan menegaskan akan melakukan koreksi terhadap sistem pemilu proporsional terbuka murni.
Sebab, sistem ini memicu tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan para calon anggota legislatif (Caleg). Para caleg harus mengeluarkan ongkos politik yang besar untuk dapat memenuhi ambang jumlah suara yang disyaratkan agar terpilih.
Baca: Pancasila Adalah Antitesa Politik Identitas
Hal itu terungkap dalam diskusi jelang Kongres V PDI Perjuangan dengan tajuk Akankah PDI Perjuangan menang lagi di Pemilu 2024? di kantor DPP PDI Perjuangan Jalan Diponegoro No. 58, Menteng, Sabtu (3/8).
“Hasilnya banyak caleg menang karena kaya atau banyak uang, bahkan mereka bisa mengalahkan kader-kader yang sudah berjuang untuk partai sejak lama, tapi tak punya uang,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Organisasi, Djarot Saiful Hidayat.
Pada kesempatan sama, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pembangungan Manusia dan Kebudayaan Andreas Hugo Pareira mengatakan sistem proporsional terbuka murni cenderung memicu persaingan tak sehat diantara sesama kader partai. Bahkan karena lebih mengutamakan kemenangan pribadi, ada Caleg yang enggan memperjuangkan tujuan politik partai.
“Contoh ada caleg yang enggan memperjuangkan capres partai, hanya karena dapilnya adalah basis dari capres lain. Ini banyak terjadi,” kata Andreas.
Baca: Politik Identitas Masih Jadi Tantangan 2024
Andreas mengatakan, kemungkinan besar hal ini akan dibahas dalam Kongres V PDI Perjuangan yang akan digelar di Bali pada 8-11 Agustus 2019.
Selain Djarot dan Andreas, narasumber lainnya dalam diskusi ini adalah pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi serta Selebgram, Feby Elruby.
Diskusi dipandu oleh Bane Raja Manalu, Founder Magna Indonesia.
