Jakarta, Gesuri.id - Sri Nurmawan, Wakil Ketua DPLN PDI Perjuangan Saudi Arabia Bidang Tenaga Kerja & Jamsos, berharap kehadiran Negara mengusulkan untuk melobi pihak Saudi Arabia agar PMI (Pekerja Migran Indonesia) un-documented atau WNI Overstayer memperoleh Repatriasi atau Amnesti pulang mandiri dengan biaya tiket sendiri.
Baca: Video HUT Partai Komunis China, Apa Salah Ucapkan Selamat?
Itu dikatakannya merespon banyaknya WNI di Saudi Arabia khususnya WNI Overstayer yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi saat ini. Dampaknya banyak WNI khususnya Overstayer mencari jalan agar dapat pulang ke Indonesia, karena upaya untuk bertahan dari waktu ke waktu semakin menipis.
"Upaya bertahan saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan di Saudi Arabia tidak boleh dianggap sebelah mata. Karena semakin hari pengeluaran mereka terus terkuras seperti bayar sewa tempat tinggal, makan, dan lainnya, sedangkan mereka tidak ada pemasukan. Dari pada nantinya terlantar di negeri orang, lebih baik dinegeri sendiri. Sesulit apapun setidaknya masih dekat dengan keluarga dan saudara," ujarnya Politisi PDI Perjuangan, di Jeddah Minggu (4/7).
Karena itu, lanjutnya, DPLN PDI Perjuangan Saudi Arabia mengusulkan kepada Pemerintah untuk melobi pihak Saudi Arabia, agar memberikan amnesti atau repatriasi kepada WNI Overstayer atau un-documented yang ingin pulang ke Indonesia dengan biaya tiket sendiri. Tentunya hal tersebut dengan mengedepankan protokol kesehatan.
Sri Nurmawan pun menjelaskan, kalaupun ada jalan untuk proses pulang ke Indonesia bagi WNI Overstayer atau Un-Documented melalui pihak luar, tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu bila ada amnesti atau repatriasi dengan pendampingan proses dari Pemerintah, setidaknya beban saudara-saudara kita bisa berkurang dengan cukup menyediakan biaya tiket dan SPLP.
Baca: Megawati Tidak Salah Ucapkan HUT Partai Komunis China
Disisi lain, DPLN PDI Perjuangan Saudi Arabia mengapresiasi pelayanan kekonsuleran, keimigrasian, dan ketenagakerjaan KJRI Jeddah. Hanya saja kami menyarankan kepada pimpinan tim komunikasi Perwakilan RI di Saudi Arabia baik itu KBRI Riyadh maupun KJRI Jeddah, untuk meningkatkan komunikasinya dengan komunitas WNI/TKI (LSM/Parpol) yang bergerak dibidang advokasi WNI/TKI, untuk menghimpun informasi perkembangan di lapangan selama pandemi covid-19 perihal WNI atau TKI di Saudi Arabia.
"Tentunya repatriasi atau amnesti bisa diperoleh setelah melobi pihak Saudi Arabia, setidaknya bisa dilaksanakan pasca PPKM Darurat di Indonesia,” tutup Sri Nurmawan.
