Jakarta, Gesuri.id – PDI Perjuangan menegaskan penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Presiden Jokowi diyakini memiliki kriteria khusus dalam pengambilan keputusan tersebut.
“PDI Perjuangan kembali menegaskan bahwa penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Presiden Jokowi tentu memiliki alasan yang sangat kuat di dalam mengambil keputusan politik. Sesuai tradisi kepemimpinan Jokowi, Beliau telah mendengarkan masukan dan mengambil keputusan terbaik untuk kemajuan Indonesia Raya” kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Rabu (23/10).
Baca: Tjahjo Kumolo Kembali Dipercaya Jadi Menteri
Secara khusus PDI Perjuangan mengucapkan selamat bahwa akhirnya susunan kabinet Jokowi-KH Ma’ruf Amin terbentuk.
PDI Perjuangan mencermati dinamika seputar penyusunan kabinet, termasuk gerak pertarungan opini di medsos, ada yang puas, ada yang tidak.
“Tugas Pak Jokowi menjadi pemimpin bangsa, memang tidak untuk memuaskan semua pihak. Apa yang Beliau lalukan penuh kepastian agenda ideologis dan disertai perubahan fundamental terhadap sistem kerja, cara berpikir, dan tools manajemen kepemimpinan yang dipakai”
Tugas pemimpin bangsa adalah memberikan arah perjalanan bangsa ke depan dan melakukan perubahan guna memastikan jalan kemakmuran yang berkeadilan.
“Selamat, Kabinet Jokowi terbentuk dengan semangat baru. Sesuai amanat konstitusi, menteri bukanlah pegawai tinggi biasa. Menteri adalah pembantu presiden. Menteri merupakan pemimpin yang memahami hal ikhwal kementerian yang dipimpinnya. Menteri harus berdedikasi bagi bangsanya, dan mereka bukanlah konsultan yang mendapat upahbatas kerja profesionalnya. Menteri adalah pemimpin yang bertanggung jawab bagi masa depan kejayaan bangsanya” papar Hasto.
Baca: Andreas Pahami Kekecewaan Pendukung Presiden Jokowi
Megawati Soekarnoputri sendiri berpesan bahwa dalam diri setiap menteri melekat sebuah nama dan tanggung jawab yang harus dijaga dengan seluruh integritasnya sebagai seorang pemimpin.
“Jangan permalukan nama diri sendiri dan keluarga yang melekat dalam diri seorang menteri. Sebab nama melekat dengan tanggung jawab. Hal ini saya katakan karena banyak yang melihat jabatan hanya dari sisi gemerlapnya kekuasaan. Dalam diri seorang menteri melekat dedikasi dan tanggung jawab bagi rakyat, bangsa, dan negara Indornesia” tutup Hasto.
