Denpasar, Gesuri.id - PDI Perjuangan merupakan satu-satu partai politik yang memiliki Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) sebagai cerminan bahwa partai berlogo kepala banteng itu menginginkan Pemilihan Umum yang demokratis.
Menurut dia, dalam pelaksanaan Pemilu, rakyat harus ditempatkan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sehingga jangan sampai ada politik yang menghalalkan segala cara.
"Jangan sampai ada politik menghalalkan segala cara lalu ada kecurangan dan pengawasan kartu suara, dikawal agar semua tahapan Pemilu lebih demokratis," ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Sanur, Denpasar, Bali, Sabtu (24/2).
Sebab itu, lanjut Hasto, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan belum membahas kriteria Calon Wakil Presiden karena masih fokus membahas hal-hal strategis, salah satunya penguatan Badan Saksi Pemilu Nasional.
"Rakernas masih membahas penguatan Badan Saksi Pemilu untuk mengawal suara yang dipercayakan rakyat kepada kami," katanya.
Dia menambahkan, pascapengumuman pencapresan Joko Widodo, Rakernas masih fokus membahas bagaimana pola pembangunan berdikari yang merupakan turunan dari pola pembangunan semesta berencana.
Menurut dia selain fokus membahas Badan Saksi Pemilu Nasional, Rakernas membahas strategi pemenangan Pilkada serentak 2018, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2109.
"Lalu bagaimana komunikasi politik dengan partai politik lain, dan bagaimana partai merespon berbagai persoalan bangsa Indonesia," katanya.
Sementara itu, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan Rakernas masih mengkonsolidasikan mengenai saksi di semua wilayah, yang akan ditempatkan di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memastikan kemenangan.
Hal itu menurut dia karena di Pemilu sebelumnya banyak sekali saksi yang diklaim sehingga perlu diperkuat.
"Nah ini strategi seperti itu sekarang mungkin partai membutuhkan sehingga rakernas dilakukan tertutup. Karena sudah tahun politik kita harus berbenah diri juga," katanya.
