Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah merespons pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah adalah urusan pemerintahan.
Said menegaskan bahwa instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, merupakan urusan internal, bukan urusan pihak di luar partai.
Baca: Ganjar Pranowo Dukung Efisiensi Anggaran
"Ini soal partai lah, urusan internal, bukan urusan orang luar," kata Said saat ditemui awak media di kediaman Megawati yang berada di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Jumat.
Kendati demikian, dia tak mengatakan apakah seluruh kader partai berlambang banteng moncong putih yang menjadi kepala daerah akan mengikuti instruksi tersebut atau tidak.
Termasuk, apakah nantinya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang sebelumnya mengunjungi kediaman Megawati akan tetap berangkat ke lokasi retret atau tidak.
Said hanya mengungkapkan bahwa Pramono telah pulang terlebih dahulu. "Saya dengan Mas Pram. Mas Pram sudah balik," ujarnya.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan PDI Perjuangan Tetap Kokoh
Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Jokowi mengatakan bahwa kegiatan retret kepala daerah di Magelang adalah urusan pemerintahan lantaran yang mengundang adalah presiden.
"Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden," kata Jokowi.
