Jakarta, Gesuri.id - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan PDI Perjuangan sangat menyesalkan aksi provokasi yang dilakukan dengan membakar bendera Partai.
“PDI Perjuangan ini Partai Militan, kami punya kekuatan grass-roots, dan kekuatan ini kami dedikasikan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera Partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi,” ujar Hasto dalam keterangan persnya, Rabu (24/6).
Baca: Gunakan Uang Orba, Demo Tolak RUU-HIP Rongrong Pemerintah
Hasto menyayangkan sebab seluruh kekuatan partai saat ini fokus pada upaya membantu rakyat di dalam melawan Pandemi Covid-19.
“Presiden, wapres dan seluruh jajaran kabinet didukung oleh seluruh kader PDI Perjuangan yang antara lain terdiri dari 128 anggota DPR RI, 18 Ketua DPRD, 416 anggota DPRD Provinsi, 3232 anggota DPRD Kab kota dan 237 kepala daerah dan wakil kepala daerah serta 1,43 juta pengurus Partai, menyatu dengan rakyat, memerangi Covid-19 dengan seluruh dampaknya secara sosial dan ekonomi. Itulah skala prioritas kita bersama,” ungkapnya.
Untuk itulah, lanjut Hasto, PDI Perjuangan dengan tegas menempuh jalan hukum terhadap mereka yang telah membakar bendera Partai.
“Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi,” ia menegaskan.
Adapun berkaitan dengan proses Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila, Hasto menekankan sikap PDI Perjuangan sejak awal kami tegaskan bahwa Partai mendengarkan aspirasi tersebut dan terus kedepankan dialog.
Baca: Isu "Kebangkitan PKI" Dihembuskan Para Pemuja Takhayul!
“Rancangan Undang-undang selalu terbuka terhadap koreksi dan perubahan, agar seirama dengan suasana kebatinan rakyat. Jadi sebaiknya semua menahan diri dan menghindarkan dari berbagai bentuk provokasi,” jelasnya.
Ia mengingatkan Indonesia adalah negara besar yang begitu beragam.
“Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas hingga ke Rote sangat majemuk. Kita bersatu karena Pancasila. Kita harus belajar dari konflik di Suriah, Yaman, Libya dll. Rakyat di negara-negara tsb akhirnya menjadi korban. Indonesia memiliki nilai luhur untuk bermusyawarah, jadi itulah yang harusnya kita kedepankan. Untuk itu mari kedepankan proses hukum dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan diinstruksikan agar tidak terprovokasi,” pungkasnya.
