Ikuti Kami

Rencana Geruduk DPP, Kader PDI Perjuangan Tak Akan Diam!

Beredar informasi akan ada aksi demontrasi pada hari ini Selasa (19/4) di kantor DPP PDI Perjuangan, mengatasnamakan KNPI & OKP.

Rencana Geruduk DPP, Kader PDI Perjuangan Tak Akan Diam!
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menanggapi terkait beredarnya informasi rencana demonstrasi di Kantor DPP PDI Perjuangan Menteng Jakarta Pusat pada Selasa (19/4).

Baca: Dilaporkan ke MKD, Masinton: Rakyat Menunggu Kejujuran Luhut

Konon, akan ada rencana penggerudukan kantor DPP PDI Perjuangan oleh sejumlah massa.

Purnawirawan TNI itu mengajak siapapun yang tidak berkenan dengan pernyataan Masinton Pasaribu agar duduk dan bicara. 

Sebab, lanjutnya, hal itu adalah konsekuensi dari berdemokrasi. 

"Tapi kalau ada yang akan mengepung dan menggeruduk DPP Partai , kami sebagai kader tak akan tinggal diam. Akan kami jaga dan pertahankan sampai titik darah penghabisan," tegasnya.

Sebelumnya beredar informasi terkait akan adanya aksi demontrasi pada hari ini Selasa, (19/4) di kantor DPP PDI Perjuangan Menteng Jakarta Pusat oleh massa yang mengatasnamakan KNPI & OKP.

Aksi demonstrasi tersebut menuntut permintaan maaf dari politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu atas ucapannya yang menyebut Menteri Kordinator Maritim dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Panjaitan sebagai "Brutus Istana".

Sementara itu, seperti diberitakan Gesuri, Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menanggapi laporan Koordinator Relawan Indonesia Bersatu Risman Hasibuan ke MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) DPR RI dengan santai. 

Baca: Adian Minta Ketua BEM SI Baca Penculikan-Pembunuhan Era Orba

Politisi PDI Perjuangan itu justru terus menagih agar Luhut Binsar Panjaitan dapat membuka apa yang dimaksud dengan analisis big data penundaan Pemilu.

Big data itu, kata dia, tengah ditunggu oleh masyarakat untuk dibuka. Sebab, masyarakat dituding menginginkan wacana penundaan Pemilu jika berkaca pada analisis big data itu.

"Kebohongan informasi tak bisa ditutupi dengan mobilisasi sentimen primordialisme SARA, tekanan dengan pelaporan. Rakyat menunggu transparansi dan pertanggungjawaban pejabat pemerintah atas big data 110 juta rakyat," kata Masinton saat dihubungi Senin (18/4).

Quote