Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan Robertus Loymans menolak keras usulan Kementerian Pariwisata melalui Direktur Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Labuan Bajo, Flores yang mengusulkan destinasi wisata halal di Labuan Bajo, Manggarai Barat.
Baca: Pemerintah Jokowi Torehkan Prestasi Juara Wisata HalalDunia
Kontroversi branding halal untuk wisata Labuan Bajo memang mengejutkan publik NTT, hari-hari belakangan ini, setelah BOP menggelar sosialisasi pariwisata halal di Labuan Bajo, pada 30 April 2019 lalu.
"Saya menolak keras branding tersebut karena tidak sesuai atau bertentangan dengan kearifan lokal NTT, khususnya di Manggarai Barat. Wisata halal kontraproduktif dengan kearifan lokal Manggarai Barat dan Manggarai Raya, serta NTT," ujar Robertus, kepada wartawan, Senin (6/5).
Merujuk pada wilayah lain di Indonesia, kata Robertus, program Wisata Halal ini tidak berjalan mulus. Ada yang menerima dan ada pula yang menolaknya. Pasalnya, pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam. Hal ini kata Robert, bisa mengakibatkan terjadinya segregasi sosial.
"Branding halal yang didengungkan itu seharusnya dikembangkan di destinasi wisata yang memiliki kedekatan kultur dengan kebudayaan Timur Tengah dan memiliki potensi untuk menarik kedatangan pelawat dari kawasan itu," tegasnya.
Baca: Ditiru Sandiaga, Wisata Halal Bali Awalnya Ide Kiai Ma'ruf
Kini reaksi penolakan wacana wisata halal ini terjadi di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Reaksi penolakan ini memuncak setelah Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menggelar Bimtek di Labuan Bajo pada 30 April 2019 lalu.
Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo-Flores, Shana Fatina yang berbicara dalam acara tersebut mengatakan, dari pengenalan konsep wisata halal diharapkan dapat membantu peningkatan kunjungan wisatawan dan memperluas pangsa pasar Labuan Bajo, khususnya bagi wisatawan Muslim.
