Jakarta, Gesuri.id - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri mengajak mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat, berkontribusi dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan mendayagunakan potensi ekonomi kelautan nasional.
"Total potensi sebelas sektor kelautan Indonesia mencapai 1.338 triliun/tahun atau 7 kali lipat APBN ( 2016 sebesar Rp 2.400 triliun) atau sekitar 1,3 PDB Nasional saat ini," kata Rokhmin Dahuri dalam rilis di Jakarta, Kamis (6/9).
Baca: Rokhmin Ajak Kader HMI Juarai Kompetisi Global Revolusi 4.0
Rokhmin mengemukakan hal tersebut di depan lebih dari 1.000 mahasiswa dalam Kuliah Umum tentang "Pembangunan Ekonomi Kelautan Berbasis Industri 4.0 untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia" di Aula Barat ITB, Bandung, 5 September.
Menurut dia, adalah sebuah ironi jika kondisi Indonesia saat ini masih sebagai negara berkembang padahal potensi kelautan atau kemaritimannya sangat besar.
Ia menegaskan setidaknya ada 11 sektor ekonomi kelautan yang jika dijalankan dengan baik dan benar maka akan mendongkrak perekonomian nasional.
Kesebelas sektor itu adalah perikanan tangkap, perikanan budi daya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, pertambangan energi, pariwisata bahari, perhubungan laut, industri jasa maritim, sumber daya wilayah pulau kecil, hutan mangrove, dan sumber non-konvensional.
Dengan potensi sebesar itu, Rokhmin menyebut jika sektor kelautan dan perikanan dapat menyerap setidaknya 45 juta orang atau 40 persen total angkatan kerja Indonesia.
Baca: Rokhmin: PDI Perjuangan Jambi Harus Berjuang Menangkan Kader
Selain itu, ujar dia, ada enam strategi yang perlu dilakukan yaitu menjaga daya saing, memproteksi pasar domestik, menghasilkan pertumbuhan ekonomi tinggi di atas 7 persen setiap tahun secara inklusif dan berkelanjutan, membangun ketahanan pangan energi, menjaga kulaitas lingkungan hidup dan kelestarian SDA, dan memperkokoh NKRI.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Ahmad Hanafi Rais menginginkan berbagai jajaran pemerintahan dapat segera mewujudkan visi poros maritim dunia sebagaimana yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo.
"Sektor maritim ini punya anggaran yang besar, termasuk juga keamanan lautnya, tetapi sampai saat ini tidak ada usaha terobosan yang signifikan ke arah sana," kata Ahmad Hanafi Rais.
Menurut dia, penyebab dari masih belum terwujudnya cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia antara lain adalah terkait dengan permasalahan kedaulatan hukum kelautan yang masih tumpang tindih.
Pemerintah daerah di berbagai kawasan dinilai mesti dapat mendorong produktivitas muatan tol laut agar perwujudan visi poros maritim dunia itu dapat benar-benar tercapai ke depannya.
"Pemda mesti didorong untuk meningkatkan produktivitas dari komoditas muatan tol laut. Mesti ada koneksi antara program di hulu dan hilir sebab tol laut berada pada di hilir yang sangat tergantung kepada pasokan di hulu," kata Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Moh Abdi Suhufan di Jakarta, Rabu (22/8).
Baca: Rokhmin: Pentingnya Dialog Pembangunan Kemanusiaan Indonesia
Menurut dia, problem dari tol laut saat ini adalah tingkat keterisian kapal untuk kembali dari Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang masih rendah yaitu hanya 30 persen.
Pemerintah telah meminta Indonesian National Shipowners Association (INSA) membantu mengembangkan tol laut serta menjadikan Indonesia sebagai poros maritim.
