Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Said Abdullah memastikan PDI Perjuangan Jawa Timur akan memberikan pendampingan hukum kepada Anggota DPRD Jatim, Mahfud yang telah menyatakan mundur dari bursa Pilkada Bangkalan dan caleg terpilih DPRD Jatim dari dapil Madura.
“Pak Mahfud adinda saya, itu saudara saya, adinda saya. Kita sudah sepakat adinda Mahfud seharusnya sudah dalam proses rekom (Pilbup Bangkalan), tapi perjalanan politiknya adinda Mahfud ada interupsi saat ini, sebagaimana kita tahu bersama,” kata Said di Surabaya, Selasa (16/7/2024).
Diketahui, rumah legislator asal Bangkalan itu sempat digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap dana hibah APBD Jatim.
“Kami akan menyiapkan tim hukum untuk mendampingi Pak Mahfud,” ujarnya.
“Saya hormat betul pada adinda saya ini. Karena sehari sesudah penggeledahan KPK, langsung mengeluarkan statement dengan legowo dan disertai ketulusan permintaan maaf ke publik. Dan, telah mundur dari Cabup Bangkalan sekaligus dari DPRD Jatim terpilih,” imbuhnya.
Akibat dari penggeledahan itu, Mahhud pun mengundurkan diri pencalonan Bupati Bangkalan sekaligus caleg terpilih DPRD Jatim. Langkah Mahhud ini justru diapresiasi langsung oleh Said.
Said mengajak untuk menunggu sekaligus menghormati proses hukum yang berjalan. “Jiwa besarnya itu saya apresiasi. Saya hormat betul, bahwa salah atau tidak, benar atau tidak, biarlah hukum yang menentukan. Kita tidak perlu mencaci untuk itu,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, Mahhud menyatakan mundur dari kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bangkalan. “Saya menyatakan untuk undur diri. Untuk tidak ikut serta kontestasi pilkada di Bangkalan” katanya.
Pengunduran diri tersebut, karena ia tak ingin permasalahan yang saat ini dihadapi, dapat mencoreng nama baik Bangkalan. Sehingga, ia memutuskan mundur dari kontestasi tersebut.
