Jakarta, Gesuri.id - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengaku belum ada pembicaraan atau ajakan dari Presiden terpilih, Joko Widodo dan partai politik koalisi Indonesia kerja (KIK) terkait kabinet dan pemerintahan lima tahun ke depan. Dia menyebut masih fokus mempersiapkan kongres partai pada bulan Agustus mendatang.
"Saya kan lagi heboh mau urusan kongres," ujar Megawati melalui keterangan tertulis, Rabu (10/7).
Baca: Megawati Ingin Sistem Penanganan Bencana Diperbaiki
Namun, saat disinggung mengenai persiapan kongres, Megawati nampak masih ingin merahasiakannya. "Ya nanti saja deh," ujarnya sembari tersenyum.
Seperti diketahui, sejumlah petinggi parpol koalisi Jokowi-KH Ma'ruf Amin sudah menyatakan bahwa soal pemerintahan ke depan khususnya soal kabinet, akan dibicarakan oleh Jokowi dengan para ketua umum parpol. Karena dianggap sebagai pimpinan koalisi parpol, sikap PDI Perjuangan akan ditunggu siapapun.
Megawati tak membuat pernyataan yang menolak hal itu. Dia hanya mengisyaratkan bahwa semuanya ada waktunya. Saat ini, dirinya justru lebih sibuk memikirkan kongres partai yang akan berlangsung pada Agustus 2019 mendatang.
"Belum ada berita (soal kabinet). Saya nggak tahu, paling juga nanti dikabari," kata Megawati.
Menurutnya, soal kabinet dan koalisi pemerintahan lima tahun ke depan seharusnya ditanyakan langsung ke Jokowi selaku presiden terpilih. Pasalnya, sebagai pimpinan partai, Megawati hanya bertugas mencari kembali pasangan capres-cawapres untuk dipilih rakyat.
Presiden RI ke 5 itu pun menyebut tugasnya telah terlaksana dengan sikap PDI Perjuangan yang mengusung Jokowi-KH Ma'ruf Amin. Juga termasuk dalam pembentukan Tim Kampanye Nasional (TKN), dilakukan oleh Jokowi.
"Sama sekali saya menyerahkannya ke presiden," ungkap Megawati.
Sebagai orang yang pernah menjabat sebagai pemimpin negara, Megawati menyebut soal memutusman siapa yang menjadi menteri sepenuhnya merupakan hasil pertimbangan presiden. Sedangkan yang bisa dilakukan parpol pendukung seperti PDI Perjuangan, adalah menyarankan dan mengusulkan nama.
"Tetapi tidak ada sebuah bentuk perhitungan yang proporsional bahwa seharusnya begini begitu," ujar Megawati.
Terkait dengan kemungkinan adanya tambahan parpol dalam koalisi pemerintahan ke depan, Megawati kembali menegaskan hal tersebut adalah hak prerogatif presiden. Meskipun demikian, dirinya juga akan memberikan masukan.
"Kalau untuk urusan itu, saya nanti akan ngomong, tapi tidak di sini hehe," ujar Megawati.
Sebelumnya, sejumlah partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang mengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019, mengaku sudah meminta jatah menteri kepada Jokowi.
Setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kini Partai NasDem ikut-ikutan meminta jatah menteri ke Presiden terpilih Jokowi. NasDem meminta 11 kursi menteri, 1 kursi lebih banyak dari PKB yang menginginkan 10 kursi.
Anggota Dewan Pakar Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi mengatakan alasan partainya meminta 11 kursi menteri lantaran perolehan kursi yang lebih besar dari PKB di DPR.
Baca: Megawati dan Pesan Perdamaian Dunia
"Suara NasDem kan lebih besar daripada PKB di DPR, berdasarkan kursi, maka sepantasnya NasDem mengusulkan 11," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7).
Sedangkan PKB berharap bisa mendapatkan jatah 10 kursi menteri dalam pemerintahan Jokowi periode 2019-2024. "Semoga dari PKB yang masuk ke DPR ada 60 orang, dan semoga 10 menteri dari PKB," ungkap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Sabtu (18/5).
Hingga saat ini, sudah ada beberapa parpol KIK yang diketahui menyambangi Jokowi ke Istana Bogor seperti PKB, PPP, Golkar, dan Nasdem. Mereka mengaku kunjungan tersebut hanya untuk bersilaturahmi.
