Jakarta, Gesuri.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan menerima keputusan partai menjatuhkan sanksi teguran lisan buntut pernyataannya siap menjadi calon presiden (capres) 2024.
Baca: Ganjar Disanksi Teguran Lisan oleh PDI Perjuangan
Ganjar merupakan salah satu kader PDI Perjuangan. Ia dipanggil DPP PDI Perjuangan untuk menjelaskan pernyataannya soal siap menjadi capres 2024.
"Sebagai kader saya taat. Tadi diberikan sanksi lisan, tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki," kata Ganjar di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (24/10).
Ganjar mengucapkan terima kasih kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun yang telah memberikan penyelasan terkait pernyataannya.
"Semua keputusan terkait dengan pilpres adalah keputusan ketua umum. Saya orang yang sangat setuju," ujarnya.
Sebelumnya, DPP PDI Perjuangan menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait pernyataan siap menjadi calon presiden (capres) 2024.
Ketua DPP PDI Perjuangan Komaruddin Watubun menyatakan pernyataan Ganjar telah menimbulkan multifasir di publik meskipun tak melanggar aturan partai.
"Supaya keadilan ditegakkan ke seluruh anggota. Kami saya sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," kata Komaruddin di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (24/10).
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut partai juga sudah mengeluarkan instruksi kepada semua kader agar tak bicara capres 2024 pada 7 Oktober.
"Surat ini sangat jelas tidak bisa ditafsirkan berbeda. Sehingga Pak Ganjar dinilai melanggar instruksi No 4503/internal/DPP/X/2022," ujarnya.
Baca: Klarifikasi, Ganjar Serahkan Amplop Coklat ke PDI Perjuangan
Ganjar Pranowo sempat menyatakan kesiapan mencalonkan diri sebagai presiden pada 18 Oktober lalu. Ganjar menjelaskan semua anggota partai harus siap jika memang diusung menjadi presiden.
Namun, beberapa hari kemudian Ganjar mengubah pernyataannya. Ia mengatakan keputusan soal Capres merupakan kewenangan penuh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
