Ikuti Kami

Tudingan Projo Babel soal Kenaikan PPN Tak Berdasar, Muhammad Rizki: PDI Perjuangan Selalu Berpihak kepada Rakyat

Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan perlu diluruskan agar tidak menyesatkan masyarakat.

Tudingan Projo Babel soal Kenaikan PPN Tak Berdasar, Muhammad Rizki: PDI Perjuangan Selalu Berpihak kepada Rakyat

Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bangka Belitung Bidang Pembangunan Manusia, Muhammad Rizki, menanggapi tudingan Ketua DPD Projo Babel, Rato Rudianto, Wakil Ketua Umum DPP Projo ,Freddy Damanik menyebut PDI Perjuangan lempar batu sembunyi tangan terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang dimuat di media online Catatan Merah.com.
 
Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan perlu diluruskan agar tidak menyesatkan masyarakat.
 
Dirinya menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% adalah bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan DPR pada 29 Oktober 2021. 

Rizki menekankan bahwa keputusan tersebut diambil melalui proses legislatif kolektif oleh seluruh fraksi di DPR.

“Kebijakan ini bukan keputusan satu partai politik, tetapi hasil dari proses kolektif semua fraksi di DPR, termasuk PDIP. Kami selalu mengedepankan pembahasan yang mendalam untuk mencari solusi terbaik bagi rakyat,” ujar Rizki, Selasa (24/12/2024).
 
Ia juga menegaskan bahwa PDI Perjuangan tetap konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat. Ia menyebut bahwa partainya siap mengkaji ulang kebijakan yang dinilai memberatkan masyarakat melalui mekanisme legislatif yang ada.
 
“PDI Perjuangan selalu berpihak kepada rakyat. Jika ada kebijakan yang dirasa tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, kami tidak akan ragu untuk mengupayakan revisi. Ini adalah komitmen kami untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat,” ungkap Rizki.
 
Menurut Rizki, pelaksanaan kebijakan saat ini berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai bahwa Presiden memiliki wewenang untuk meninjau atau menunda kebijakan yang dinilai memberatkan masyarakat

“Sekarang kita berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sebagai kepala negara, beliau memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. PDI Perjuangan siap mendukung upaya perbaikan kebijakan jika diperlukan,” tegasnya.
 
Rizki juga mengajak Projo untuk berdialog secara konstruktif, daripada melontarkan tuduhan yang dapat memicu polarisasi di masyarakat.
 
“Kami mengajak semua pihak, termasuk Projo, untuk berdiskusi secara konstruktif. Mari kita bersama-sama mencari solusi terbaik bagi rakyat, bukan saling tuding tanpa dasar,” kata Rizki.
 
Dengan pernyataan ini, PDI Perjuangan menunjukkan keseriusannya dalam menangani isu-isu strategis dengan tetap berpihak kepada rakyat dan menjaga harmoni politik di tengah masyarakat.

Sumber: www.faktaberita.co.id

Quote