Jakarta, Gesuri.id - Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, meminta seluruh Kader banteng tetap menjaga kedekatan dengan rakyat kecil.
Komitmen ini harus dipegang teguh, di tengah situasi politik yang masih dinamis belakangan ini.
"Intinya kita semua harus tetap turun ke bawah. Melayani masyarakat dalam bentuk secara pribadi, atau secara institusi. Sebagai partai politik, PDI Perjuangan adalah partai yang sangat dekat dengan rakyat kecil, yang penting kita tetap turun ke bawah," Kata Sri Untari saat menghadiri acara buka bersama (Bukber), bersama seluruh Kader PDI Perjuangan di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Minggu (23/3).
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Untuk Berhati-hati
Selain ituUntari menyampaikan bahwa kader partai berlambang kepala banteng moncong putih, harus mengikuti situasi terkini dan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Antara lain seperti penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) ataupun sekolah rakyat.
"Buka bersama ini kita bertemu untuk berdiskusi tentang situasi terkini dan isu-isu yang sedang beredar. Dimana dari program pemerintah yang bisa kita akses oleh teman-teman partai, yang bisa ikut sertalah dalam program itu. Misalkan terkait dengan KRIS ataupun sekolah rakyat. Karena itu isu-isu yang sekarang sedang dibicarakan banyak orang dan sedang dipersiapkan supaya menjadi program untuk rakyat," ucapnya.
Wanita berkacamata ini mengakui, meskipun partainya saat ini berada di luar pemerintahan, namun jika ada kebijakan ataupun program yang berafiliasi demi kepentingan rakyat, pastinya PDI Perjuangan tentu mendukung.
"Walaupun PDI Perjuangan di luar pemerintahan, tetapi PDI Perjuangan warga negara Indonesia. Sehingga program-program pemerintahan yang diluncurkan tentu saja PDI Perjuangan ini kita ikut serta," beber Untari.
Khusus untuk penerapan KRIS, Untari meminta supaya ditunda dulu penerapannya sebelum ada kajian mendalam yang dilakukan.
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
"Kalau KRIS saya minta untuk ditunda dulu, karena apa? Kasihan pasien-pasien. Sekarang ini, belum diterapkan KRIS, ngantrenya pasien sudah seperti itu. Begitu diterapkan KRIS, ruangan itu dikurangi bednya, yang dulunya enam bisa jadi empat, maksimal satu ruangan cuma empat. Sehingga dengan begitu perlu nambah rumah sakit. Rumah sakit negeri harus 60 persen melaksanakan KRIS, rumah sakit swasta 40 persen. Saya mendengar rumah sakit swasta pastinya menjerit, coba ini dikaji lagi," tegasnya.
Sementara untuk program sekolah rakyat, Untari menyambut positif. Menurutnya, program itu selaras dengan partainya yang pro rakyat.
"Terkait sekolah rakyat sedang diprepare, menurut saya itu satu hal yang positif. Kalau anak-anak yang tidak mampu tapi pintar pemerintah mau menyekolahkan, itu tugasnya pemerintah, supaya keluarga tidak terkuras ekonominya untuk kepentingan anak," paparnya.
