Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam rangka menuntut dituntaskannya dugaan pelanggaran HAM pada kasus 27 Juli 1996 yang menimpa partai berlambang banteng moncong putih itu.
Untuk diketahui, peristiwa 23 tahun lalu ini merupakan peristiwa Sabtu kelabu.
Baca: Hasto Tegaskan PDI Perjuangan Taat Aturan Main
Pasalnya, kantor DPP PDI diserang dan diambil alih secara paksa dari massa pendukung Megawati Soekarnoputri ke Soerjadi (Ketua Umum PDI versi Kongres PDI Medan) yang dibantu oleh aparat negara di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat.
"Menjadikan peristiwa 27 juli 1996 sebagai peristiwa Sabtu Kelabu, betul-betul merobek demokrasi kita," ucap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di Kantor Komnas Ham, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta, Kamis (26/7).
Hasto menuturkan motif terjadinya peristiwa penyerbuan tersebut merupakan kekhawatiran dari rezim Soeharto beserta kroni-kroninya terhadap bangkitnya kekuatan pro demokrasi yang direpresentasikan melalui munculnya Megawati Soekarnoputri dalam percaturan partai politik yang didapuk menjadi Ketua Umum PDI saat KLB Surabaya.
Maka sejumlah usaha untuk membungkam dan membrangus pun dilakukan, salah satunya dengan mengunakan alat-alat negara guna menghabisi kekuatan Megawati Soekarnoputri beserta simpatisannya.
"Kemudian muncul berbagai skenario rekayasa politik dan menggulingkan demokrasi arus bawah dengan cara kekerasan. Itu jelas terlihat bagaimana penggunaan alat-alat kekuasaan negara demokrasi Indonesia itu sendiri melalui penghancuran simbol demokrasi parpol yaitu kantor partai," katanya.
Setelah lebih dari 20 tahun persitiwa Sabtu kelabu ini belum juga mendapat perhatian dan pengusutan yang tuntas. Hasto mengaku prihatin bahwa peristiwa berbagai pelanggaran HAM tersebut tidak terselesaikan dan meminta pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut dapat buka suara.
"Kami mengharapkan pihak-pihak saat itu, termasuk Bapak Susilo Bambang Yudhoyono daripada terus bicara tentang koalisi partai, lebih baik juga berbicara tentang arah masa depan bangsa ini dengan membuka apa yang sebenarnya terjadi karena beliau memegang informasi," tegas Hasto.
Baca: Hasto: Pak SBY Selalu Politisir Hubungan dengan Ibu Megawati
Lebih lanjut Hasto mengatakan KOMNAS HAM juga menyimpulkan telah terjadi sejumlah pelanggaran HAM.
"Itulah pada akhirnya kedatangan kami diharapkan diperoleh langkah politik langkah hukum dan penanganan bagi korban dan bagaimana juga bangsa ini membangun proses rekonsiliasi agar tidak terjadi kembali," imbuhnya.
