Jakarta, Gesuri.id - Orang muda yang punya visi, itulah Casytha Arriwi Kathmandu. Besar di dunia akademik dan perbankan, tak menghalangi laju wanita kelahiran Solo 28 Desember 1987 ini untuk terjun ke dunia politik dengan menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah-Republik Indonesia (DPD-RI) mewakili Provinsi Jawa Tengah (Jateng).
Elektabilitasnya terbukti cukup tinggi. Rekapitulasi KPU menunjukkan Casytha meraih 2.080.525 suara, sehingga menempatkan dia di peringkat 2 dalam perolehan suara calon anggota DPD asal Jateng.
Dunia politik memang bukan dunia yang sama sekali asing baginya. Ya, Casytha adalah putri dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Tengah, Bambang Wuryanto.
Namun, terjunnya alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) dan University of Melbourne ini ke dunia politik tak semata dipengaruhi oleh trah atau keturunan. Lebih dari itu, Casytha memiliki visi besar bagi negeri dan daerah asalnya, Jawa Tengah.
Apa visi besar itu?
Berikut cuplikan wawancara Gesuri dengan Casytha.
Anda kini terpilih sebagai anggota DPD-RI mewakili Jawa Tengah. Apa visi dan misi Anda yang berusaha Anda wujudkan sebagai anggota DPD?
Yang paling utama, menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sebab saat ini Indonesia tidak memiliki rel yang berkelanjutan sebagai arah pembangunan bangsa sebagai dampak dari pemilihan langsung.
Ketika ada pergantian pemerintahan, dan pemerintahan yang baru tersebut punya visi dan misi baru maka pembangunan yang dulu sudah dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya bukan tidak mungkin bisa terhenti.
Jadi menghidupkan kembali GBHN adalah agenda utama Anda?
Ya, menghidupkan kembali GBHN menjadi agenda utama saya saat duduk di DPD RI nanti.
Secara spesifik, konsep GBHN seperti apa yang akan Anda perjuangkan? Apakah seperti era Orde Baru?
GBHN yang bisa merefleksikan pola pembangunan menyeluruh di Indonesia. Di era Orde Baru dulu pendekatan penyusunan GBHN lebih sentralistik/top-down. Padahal setiap daerah memiliki kebutuhan dan urgensi yang berbeda-beda. Itu nantinya yang harus lebih diakomodir dalam blue print pembangunan Indonesia yang bernama GBHN itu.
Sejak tahun 2009, setahu saya MPR sudah mulai melakukan pendalaman mengenai reformulasi sistem perencanaan pembangunan seperti GBHN, namun hingga hari ini belum ada hasil yang nyata akan reformulasi tersebut.
Anda sangat menaruh perhatian besar pada GBHN. Dalam pandangan Anda, seberapa strategis peran GBHN dalam pembangunan Indonesia?
Saya yakin banyak orang yang merindukan adanya arah yang jelas dalam pembangunan Indonesia. Saat ini memang ada yang namanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), namun apakah RPJP tersebut cukup kuat untuk bisa menjadi dasar pembangunan ke depan ketika ada pergantian pemerintahan? Mungkin tidak cukup kuat karena penyusunnya adalah pemerintah.
Lain halnya dengan sistem perencanaan seperti GBHN. GBHN ditetapkan melalui Tap MPR dimana MPR terdiri dari DPR dan DPD, jadi dia lebih kuat. Pemerintahan yang baru, ketika ingin mengubah GBHN harus melewati proses yang cukup panjang dan harus dengan alasan yang kuat.
Lalu, seberapa signifikan pengaruh adanya GBHN bagi pembangunan Jawa Tengah sebagai Daerah pemilihan Anda?
Pasti ada pengaruh signifikan. Dengan proses perumusan GBHN yang melibatkan daerah, kita akan punya dasar tentang arah pembangunan kita. Otomatis rencana pembangunan di Jateng akan lebih tertata dan memiliki tujuan akhir yang jelas, tidak terpatok pada siapapun Kepala Daerah yang berkuasa saat itu.
Untuk merancang GBHN dibutuhkan juga dukungan politik di DPR. Apakah Anda sudah memetakan, partai mana saja yang akan mendukung visi Anda terkait GBHN ini?
Dalam mewujudkan agenda utama ini nantinya dibutuhkan suara dari DPR maupun DPD. Di DPR, saya yakin teman-teman nasionalis PDI Perjuangan memiliki mimpi yang sama. Nah, nantinya saya yang akan berjuang di DPD RI supaya kita bisa mewujudkan mimpi tersebut.
Apakah sudah ada indikator kuat, PDI Perjuangan akan mendukung perjuangan Anda?
Ya, kenyataannya begitu. Pada 2016 Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati mengutarakan gagasan menghidupkan kembali GBHN saat Rakernas.
Dan hal ini disambut baik partai-partai lain. Pada 2017, dalam Rapat Gabungan Fraksi di MPR, seluruh Fraksi di MPR yang terdiri dari 10 partai politik dan 1 Fraksi DPD menyepakati untuk menghidupkan kembali GBHN.
Lalu bila kita melihat hasil sementara Pemilu 2019, PDI Perjuangan menjadi calon partai pemenang dan Jokowi merupakan calon presiden terpilih.
Apabila melihat polanya, salah satu penggagas utama GBHN dihidupkan kembali adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati dan Presiden Jokowi.
Jadi, setidaknya gagasan ini akan didukung pula oleh parpol yang ada dalam koalisi pendukung Jokowi.
Sementara, kalau pandangan parpol-parpol lain di luar koalisi masih konsisten dengan keputusan dalam Rapat MPR di tahun 2017, seharusnya seluruh partai akan mendukung gagasan ini.
