Jakarta, Gesuri.id- Diketahui sindiran terhadap program sertifikasi tanah yang dilakukan Presiden Joko Widodo hanya pencitraan. bahwa itu bukan bagian reforma agraria. Politisi senior Amien Rais juga menyebut bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Jokowi adalah pembohongan.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV Fraksi PDI Perjuangan Rahmat Nasution Hamka sindiran tersebut merupakan upaya remehkan rakyat. Menurutnya, program tersebut sengaja digaungkan guna menyelesaikan masalah di sektor pertanahan selama ini.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa program tersebut adalah bentuk perhatian presiden ke masyarakat kecil terkait dengan kepemilikan tanah. Biar mereka punya dokumen yang sah dan legal, yang bisa digunakan untuk keperluan dan kepentingan masyarakat warga itu sendiri, Ia katakan, bukan berarti kami fanatisme buta, kami juga kritis terhadap berbagai program pemerintah, hal ini dilakukan agar program tersebut benar dijalankan sesuai perencanaan yang tujuannya langsung dapat menyentuh kepentingan masyarakat.
Berikut penjelasan Rahmat Nasution Hamka kepada reporter Gesuri.id Muhamad Ifan:
Bagaimana Anda menanggapi beberapa sindiran terhadap program sertifikasi yang digaungkan pemerintah Jokowi-JK bahwa program tersebut merupakan pencitraan?
Saya kira ini argumen tanpa dasar. Karena jelas-jelas berkat program ini masyarakat bersyukur. Jangan remehkan rakyatlah, seolah-olah masyarakat itu mudah dikibuli, ini sama saja menghina rakyat. Saya yakin rakyat kita bisa menilai dengan rasional dan cerdas, apalagi yg dilakukan program ini secara terbuka dan massal, program sertifikasi untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada warga negara terhadap hak mereka yang diakui negara.
Apakah karena Anda pro pemerintah sehingga berargumen demikian?
Walaupun saya dari fraksi pendukung utama pemerintahan sekarang, bukan berarti kami fanatisme buta, kami juga kritis terhadap berbagai program pemerintah, hal ini dilakukan agar program tersebut benar dijalankan sesuai perencanaan yang tujuannya langsung dapat menyentuh kepentingan masyarakat.
Tapi kalau ada yang menyampaikan seolah-olah pemerintah mengibuli rakyat, hal tersebut terlalu berlebih-lebihan, bukannya kita anti kritik tapi dalam agama pun kami diajarkan guru agama kami dikampung; "kalau mencintai jangan berlebih-lebihan, dan membenci juga jangan berlebih-lebihan" harus yg proporsional.
Wajarkah kritik demikian dilakukan?
Menyampaikan sesuatu baik kritik apapun, apalagi orang yang dianggap tokoh bahkan ulama harusnya disampaikan dengan " bil hikmah".
Seperti apa respon masyarakat atas kritik terhadap program Jokowi tersebut, apakah ini dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah?
Rakyat sekarang sudah cerdas, jangan remehkan rakyat, dengan ujaran bisa dikibuli, rakyat sudah bisa menilai mana manfaat dan mudharat yang akan mereka rasakan. Kita memahami yang disampaikan bahwa aset Sumber Daya Alam (SDA) kita hanya dikuasai segelintir orang, mikir itu kebijakan pemerintahan kapan? Tapi kita tidak boleh saling menyalahkan, tolong dihargai upaya pemerintahan sekarang untuk mengatasi kesenjangan itu, dengan melakukan redistribusi aset langsung kepada rakyat, jangan dipolitisasi ini semata-mata untuk rakyat, kalau bisa kita tingkatkan lagi secara lebih masif.
