Jakarta, Gesuri.id - Program perlindungan sosial di Indonesia memegang peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan serta pembangunan ekonomi. Diperlukan cara pandang yang berbeda terhadap sistem perlindungan sosial di Indonesia. Selama ini, perlindungan sosial dipandang sebagai instrumen perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan. Masyarakat kurang mampu dan rentan juga harus diberi kesempatan dalam berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang setara di Indonesia.
Terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan perlindungan sosial di Indonesia saat ini. Pertama, penargetan sasaran dalam implementasi program perlindungan sosial masih belum optimal. Kedua, mekanisme pendampingan program perlindungan sosial masih tergolong lemah. Ketiga, koordinasi antar program secara terstandar dan terintegrasi belum terlaksana dengan baik, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Keempat, prioritas pendanaan untuk program perlindungan sosial masih terbatas. Oleh sebab itu, upaya penguatan dalam sisi pendanaan, regulasi, dan kelembagaan diperlukan agar pelaksanaan perlindungan sosial menjadi lebih baik di masa depan.
Lantas, bagaimana program jaminan sosial ini bisa mencapai target serta tepat sasaran? Berikut petikan wawancara khusus jurnalis Gesuri.id, Haerandi, bersama Ibu Dra. Sri Rahayu, Ketua Bidang Jaminan Sosial DPP PDI Perjuangan.
Bidang Jaminan Sosial ini merupakan struktur baru di DPP Partai. Bisa dijelaskan ruang lingkup kerja serta tugas-tugasnya?
Jaminan sosial itu sangat luas, termasuk perlindungan sosial dan lingkungan sosial bagi masyarakat. Tujuan kami adalah mengadvokasi agar pemberian jaminan sosial, seperti bantuan langsung tunai dan bahan-bahan pokok, dapat tepat sasaran. Sayangnya, banyak yang tidak tepat sasaran, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH). Saya sering turun langsung ke lapangan dan menemukan bahwa ada bantuan yang tepat sasaran dan ada yang tidak. Itulah yang kami advokasikan, terutama bagi mereka yang belum mendapatkan akses tetapi seharusnya menerima jaminan tersebut.
Apa saja jaminan sosial yang menjadi fokus Anda atau Partai?
Fokus utama kami adalah jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan. Banyak kasus di mana masyarakat mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan, yang berujung pada kejadian tragis. Kami berencana membentuk gugus tugas untuk membantu masyarakat mengakses jaminan sosial dengan lebih baik. Koordinasi dengan DPC dan DPD sangat penting untuk menjalankan tugas ini. Selain itu, kami akan melakukan pelatihan untuk memastikan bahwa anggota kami memahami mekanisme dan sistem yang ada.
Bagaimana cara Anda berkoordinasi dengan pihak-pihak lain untuk memperjuangkan jaminan sosial ini?
Kami akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan teman-teman di DPD dan DPC. Kami akan membentuk gugus tugas dan mengadakan sosialisasi aturan main yang ada, baik itu jaminan sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, maupun pendidikan. Penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka serta cara mengakses layanan yang tersedia.
Apa yang menjadi motivasi Partai dalam memperjuangkan jaminan sosial ini?
Motivasi utama kami adalah memastikan masyarakat dapat mengakses hak-hak mereka dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi terkait jaminan sosial. Banyak masyarakat yang tidak paham tentang jaminan sosial dan cara mengaksesnya. Dengan memberikan pemahaman dan arahan yang tepat, kami berharap masyarakat dapat lebih mandiri dan tidak selalu mengalami kesulitan.
Bagaimana rencana Anda untuk melibatkan DPRD dalam upaya ini?
Kami akan berkoordinasi dengan teman-teman di DPRD, karena mereka memiliki power untuk melakukan advokasi. DPRD juga memahami persoalan di lapangan dan dapat memberikan dukungan yang diperlukan. Dengan kerjasama yang baik, kami yakin upaya kami dalam memperjuangkan jaminan sosial yang tepat sasaran dapat berhasil.
Apa harapan Anda ke depan terkait jaminan sosial ini?
Harapan kami, masyarakat dapat mengakses dan mendapatkan jalan keluar atas persoalan-persoalan yang terkait dengan jaminan sosial. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan tahu hak dan kewajiban mereka, serta kemana harus pergi jika menghadapi masalah. Kami juga berharap dengan koordinasi yang baik antara kami, DPRD, dan instansi terkait, jaminan sosial dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
