Jakarta, Gesuri.id –Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan secara khusus mengapresiasi serangkaian aksi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bagi Anggota Komisi III Arteria Dahlan KPK merupakan partner kerja DPR dalam membangun bangsa, meski mengapresiasi serangkaian langkah hukum KPK, Arteria menilai KPK bukan lembaga yang penuh dengan kesempurnaan yang tanpa kritik, justru PDI Perjuangan secara tegas ingin menjaga marwah KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi di Tanah Air.
Teri sapaan akrabnya akan menjelaskan bagaimana hubungan PDI Perjuangan dengan KPK? Bagaimana PDI Perjuangan memandang OTT? Berikut hasil wawancara lengkap Gesuri.id dengan Arteria.
Bagaimana pandangan Fraksi PDI Perjuangan, khususnya dari Komisi III DPR RI terkait dengan gencarnya OTT yang dilakukan oleh KPK?
Kita mengapresiasi setiap dan segala bentuk dan giat pemberantasaan tindak pidana korupsi, apa pun itu dan dalam bentuk pengeritaan dan makna yang seluas apa pun, jadi kita apresiasi. Termasuk juga dengan penegakan hukum dengan instrumen yang namanya operasi tangkap tangan (OTT).
Walaupun demikian, kita apresiasi, karena di dalam kamusnya PDI Perjuangan bahwa pembenahan negara ini termasuk juga menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Ya kalau kita bicara bahasa nawacitanya namanya negara yang bebas dari yang namanya KKN, bersih dari KKN. Nah, dalam konteks itu kita melakukan dukungan penuh. Makanya kita katakan, silahkan saja KPK melakukan peneggakan hukum, akan tetapi izinkan kami juga melakukan kritisi-kritisi terkait dengan perbaikan kinerja KPK.
Jadi dibedakan, orang kan suka nyangkanya itu kita (PDI Perjuangan) head to head sama KPK, padahal enggak. Kita ini dalam konteks ingin KPKnya kuat sehingga penegakan hukumnya adil, berkepastian dan dapat diterima secara logika dan akal sehat yang sangat sederhana.
Dengan OTT itu KPK bisa mampu membuktikan tindak pidana yang lebih luas lagi, yang jauh dari yang kita perkirakan sebelumnya. Itu nggak apa-apa. Itu namanya prestasinya KPK yang harus kita apresiasi. Tapi mbok ya yang kelemahan-kelemahan itu harus segera diperbaiki. Karena ini kan sering sekali menjadi pengulangan-pengulangan, jangan sampai penegakan hukumnya membuat gaduh.
Apakah bisa dikatakan dengan maraknya aksi OTT dari KPK merupakan bentuk intimidasi dari KPK kepada partai politik?
Kalau kami malah tidak terintimidasi. Kami malah senang. Karena secara internal ketua umum kami, sekretaris jenderal kami, kembali setiap kali ada giat partai mengingatkan kader ini harus disiplin. Disiplin berbuat, berbicara dan berprilaku. Salah satu turunan dari kedisiplinan itu bahwa kader itu haram hukumnya untuk berprilaku koruptif.
Nah, kita sudah ingatkan internal. Partai juga sudah punya mekanisme internal, karena partai punya mahkamah kehormatan, punya alat kelengkapan yang begitu banyaknya. Nah, eksternal pun kita dibantu, ternyata temen-temen KPK kembali juga mengevaluasi, mencermati perangi dan prilaku koruptif yang ada di kader-kader kita yang menjadi kepala daerah. Bagi kami itu tidak ada intimidasi atau ancaman. Justru kami seneng dan kami mohon ini dilakukan secara merata tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasah.
KPK ini harus juga bergerak untuk melakukan giat-giat hukumnya secara lebih proposional, lebih profesional, sehingga setiap tindakan KPK itu tidak hanya mendapatkan kepercayaan tapi juga mendapatkan dukungan dari kita semua. Pastinya PDI Perjuangan mendukung seluruh langkah-langkah dan giat-giat KPK terkait dengan pemberantasan korupsi.
Sinergi seperti apa yang Bang Teri harapkan kedepannya antara PDI Perjuangan dan KPK untuk membangun Indonesia yang bebas dari korupsi?
Saya pikir dari awal tidak ada permasalahan antara KPK dan PDI Perjuangan. KPK lahir dari rahimnya PDI Perjuangan. Itu yang harus dipahami betul oleh semua pihak, temen-temen penggiat anti korupsi.
Kita ini satu irisan yang sama-sama plek antara KPK dan PDI Perjuangan. Lahirnya dari rahim PDI Perjuangan melalui tangan dingin Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Artinya apa, secara filosifis, secara historis, secara yuridis, seca politik kepartaian kami memang secara sadar dam di bawah alam kesadaran untuk merujudkan bagaimana pemerintahan Indonesia kedepa itu bersih dari yang namanya korupsi, kolusi dan nepotisme.
Bahkan dirasakan kala itu, ini adalah suatu bentuk euforia berlebihan. Memberikan kewenangan lebih kepada suatu lembaga baru yang kita tidak tahu siapa orangnya, bagaimana nanti implementasi dari rumusan norm itu apabila dijalankan. Tapi kita berikan cek kosong karena begitu inginnya Megawati Soekarnoputri, begitu inginnya PDI Perjuangan untuk melahirkan buah reformasi ini Indonesia Hebat. Bagaimana mewujudkan kesejahteraan yang sejahtera-sejahteranya dalam konteks Indonesia Raya. Nah, oleh karena itu pada saat itu, inilah yang kita katakan UU dibuat dengan cek kosong. Walaupun belakangan memang ada catatan-catatan, kritisi-kritisi terkait dengan lahirnya UU KPK.
Jadi kalau kita katakan, dari sejak awal kita nggak ada masalah. Nah, dalam perjalanannya PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang paling konsisten dalam memperjuangkan gerakan anti korupsi, memperjuangankan eksistensi KPK, kenapa begitu? Kita pada saat itu punya kekuasaan, punya banyak instrumen untuk melawan, punya lobi-lobi politik yang bisa melakukan pelemahan terhadap KPK, tapi tat kala KPK dilemahkan bakan dibubarkan, saya ingat banget itu, partai yang paling pertama mengatakan untuk menolak itu PDI Perjuangan. Jadi kebalik jika dikatakan kita revisi di 2015 kita melemahkan KPK. Lihat dong sejarahnya?!
Sejarahnya adalah pada saat evaluasi kinerja KPK jilid 1, yang dihajar itu kan PDI Perjuangan. Kita nggak complaint, kita tambahin anggaran, kita dukung. Jilid ke 2, irisan dengan PDI Perjuangan lumayan kental, tetap kita dukung. Terakhir, orang-orang mulai jengah dengan PDI Perjuangan di 2013, kala itu Partai Demokrat yang diserang, justru PDI Perjuangan selalu konsisten mengatakan nggak boleh KPK dibubarin.
Tapi kemarin kan kita kena Tsunami politik yang katakan diplesetkan lah, seolah-olah kita revisi untuk penguatan sistem dan kelembagaan maka dikatakan kita ini ingin membubarkan KPK, kita ini melemahkan KPK, padahal dibaca dong rekomendasi Pansus, tidak ada satu kata pun yang mengatakan KPK akan kita lemahkan. Semuanya itu isinya puja puji dan penguatan.
