Jakarta, Gesuri.id - Dalam dinamika politik yang semakin kompleks dan cepat berubah, partai politik dituntut untuk lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Salah satu elemen krusial yang mendukung hal ini adalah keberadaan Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat Partai dalam struktur. Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat Partai berperan sebagai tulang punggung intelektual yang menggerakkan partai menuju pengambilan keputusan yang berbasis data dan fakta.
Keberadaan Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat Partai bertanggung jawab untuk melakukan kajian mendalam terhadap berbagai isu strategis yang berkembang, baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui riset yang komprehensif dan analisis yang tajam, membantu partai dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya populis, tetapi juga realistis dan aplikatif. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan solusi yang efektif dan berdampak positif bagi masyarakat luas.
Dengan memahami tren politik, dinamika sosial, dan perilaku pemilih, Badan Riset dan Analisis Kebijakan dapat memberikan rekomendasi strategi kampanye yang efektif, membantu partai dalam meraih dukungan yang lebih luas dan memperkuat posisi di berbagai arena politik.
Secara keseluruhan, Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat Partai adalah elemen vital yang mendukung partai politik untuk bertransformasi menjadi organisasi yang lebih cerdas, responsif, dan adaptif. Melalui peran pentingnya, Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat Partai memastikan bahwa setiap langkah dan keputusan yang diambil oleh partai didasarkan pada informasi yang akurat dan analisis yang mendalam, sehingga partai dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.
PDI Perjuangan yang telah betransformasi telah membentuk dan melantik Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat Partai, lantas apa saja tugas-tugas serta tantangannya khususnya dalam menghadapi pilkada serentak November 2024 mendatang? Berikut petikan wawancara khusus jurnalis Gesuri.id, Haerandi, Bersama Andi Widjajanto, S.Sos., M.Sc., Ph.D Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat Partai.
Bisa diceritakan sedikit proses bagaimana Anda masuk dalam strukur PDI Perjuangan dan siapa yang menawarkan?
Proses kesinambungan sejak Ibu Megawati menugasi saya sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), terlibat dalam tim pemenangan nasional Ganjar-Mahfud. Pemilu selesai karena saya sudah mengundurkan diri tetap dilibatkan di partai, lalu satu titik Mas Hasto menginfokan kepada saya menjelang 1 Juni 2024 bahwa Ibu Megawati mempertimbangkan saya masuk ke dalam struktur partai.
Lalu akhirnya dilakukan pelantikan di awal Juli, namun sebelumnya di rakernas di Ancol itu sudah diminta berdiskusi dengan Mas Heri Akhmadi, saat itu Kepala Badan Penelitian Pusat, untuk membahas tentang apa-apa yang harus diperkuat di badan penelitian arah-arahnya sudah ke sana. Pada saat itu saya menduganya bahwa penugasan atau masuknya saya ke struktur partai itu baru akan terjadi di kongres berikutnya di tahun 2025, karena ada proses perpanjangan masa kepengurusan DPP dan kepala-kepala badan. Ternyata dimajukan di Juli 2024.
Apa saja program-program atau tupoksi dari Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat Partai?
Berkaitan dengan tupoksi itu dari Ibu diberikan arahan agar ada transformasi dari Balitpus menjadi Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat Partai. Ada empat hal yang dilakukan.
Yang pertama, menjadi pusat data partai. Dari situ kami harus melihatkan data riset, baik yang terkait dengan internal partai. Jadi semisalnya tentang kepengurusan mulai dari ranting sampai ke DPP siapa saja yang menjadi anggota dewan perwakilan, baik daerah maupun pusat siapa saja, kepala daerah dan seterusnya. Data pengurus lengkap, lalu data-data indikator makro tentang indonesia. Sehingga setiap saat ibu ketua umum ataupun para ketua DPP membutuhkan data-data keras, kami sudah memiliki data setnya yang tentu kemudian dikelola secara reguler menjadi proyeksi-proyeksi.
Tugas kedua saling berkaitan. Jadi memberikan kajian tentang proses legislasi yang sedang berjalan dan juga kajian tentang kebijakan-kebijakan strategis yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Terutama yang memang menjadi perhatian dari Ibu Mega dan ketua-ketua DPP yang lain.
Jadi misalnya Ibu Mega sangat-sangat menaruh perhatian terhadap sektor pangan, yang kami harus membuat kajian-kajian strategis tentang pangan. Terkait dengan kajian-kajian legislasi, kami sudah dan sedang berproses untuk mengamati perkembangan revisi undang-undang, apakah undang-undang Watimpres ataupun kebijakan negara dulu, sekarang revisi undang-undang TNI dan revisi undang-undang Polri.
Kemudian yang ketiga, tugasnya terkait dengan transformasi partai. Ya ada kesadaran bahwa kita harus memiliki lesson learned dari Pemilu 2024 baik pileg dan pilpres. Lalu dari lesson learned itu nanti diusulkan Ibu Ketua Umum dan DPP tentang transformasi yang bisa diinisiasi di partai. Transformasinya bisa berkaitan dengan kontekstualisasi ideologi, transformasinya bisa berkaitan dengan organisasi partai, untuk transformasinya juga bisa berkaitan dengan karakter partai ke depan. Karakter partai ke depan itu diarahkan, apakah itu nanti kita harus membuat perubahan di partai, sehingga partai lebih mampu mengadopsi teknologi digital, apakah partai nanti bisa lebih mampu beradaptasi dengan kecerdasan buatan yang muncul, tentu juga menyangkut konstituen elektoral baru, terutama dari generasi Z, generasi milenial, bahkan nanti generasi alpha ke depan.
Tugas terakhir tentang kajian-kajian transformasi partai. Semua yang kami siapkan ini baik sebagai pusat data analisa legislasi dan kebijakan maupun analisis tentang transformasi partai sifatnya internal, ditujukan langsung ke ketua umum ataupun DPP yang membutuhkan.
Bicara terkait riset dan data, sejauh mana Anda melihat peran penting khususnya dalam mengambil langkah atau kebijakan-kebijakan partai?
Kita memang sekarang sudah masuk ke era big data, era pangkalan data. Sehingga data itu adalah kekayaan yang paling penting saat ini, bahkan mungkin ke depan akan melebihi mineral strategis, bahkan melebihi minyak dan gas. Siapapun yang menguasai data akan bisa menyiapkan langkah-langkah stategisnya jauh lebih baik dan ada beberapa pembelajaran yang langsung segera kita lihat bagaimana pentingnya data, misalnya kami diminta menyiapkan data-data makro, analisa-analisa makro tentang pola Pilkada.
Lalu ya kesulitannya sekarang, namun sudah berhasil dipecahkan, adalah ketika kita betul-betul tidak memiliki data yang cukup operasional untuk melihat karakter-karakter daerah. Daerah mana yang karakternya masih PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)-nya tingkat atas di Indonesia, jadi mungkin tingkat PDRD-nya yang tertinggi adalah Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara, misalnya sekarang. Terus PDRD-nya paling rendah ada di Papua Pegunungan juga Banten, tapi kemudian disilang lagi dengan karakter utama dari ekonominya, mana ekonomi pertanian, mana ekonomi pesisir, mana yang jadi pusat finansial, mana ekonominya mengandalkan tambang komunitas strategis.
Data-data itu nantinya yang kemudian bisa membantu sebetulnya kepemimpinan-kepemimpinan daerah seperti apa yang cocok untuk dikedepankan untuk membangun wilayah-wilayah tersebut. Dengan mendalami data kita bisa lebih tajam nanti merumuskan usulan-usulan tentang karakter-karakter kepemimpinan yang cocok di daerah-daerah, itu kita benar-benar pelajari dalam proses perumusan ataupun penentuan calon-calon kepala daerah di Pilkada 2024.
Dengan dibentuknya Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat Partai, harapan ke depannya seperti apa khususnya jelang Pilkada?
Yang pertama adalah terkait yang memang sudah memiliki basis data yang dalam untuk melakukan antisipasi-antisipasi kebijakan yang realtime atau paling cepat, ya salah satu tantangan terbesar adalah analisis kebijakan strategis adalah bagaimana melakukan warning sistem yang sifatnya realtime.
Sehingga begitu ada satu isu naik di waktu-waktu tertentu yang menjadi perhatian publik bagaimana kemudian partai menyiapkan responnya secara realtime tidak terlambat, tidak menunggu, jangankan dua tiga hari kemudian tidak menunggu tiga empat jam kemudian baru melakukan respon.
Nah bagaimana responnya bersifat realtime dipandu oleh mesin analitik big data yang kemudian akan memberikan warning atau memberikan peringatan begitu isunya terlihat spike. Jadi dalam beberapa minggu ini kita sudah mencoba bagaimana beberapa isu itu spike dan kemudian partai menyampaikan beberapa usulannya. Salah satunya yang spike yang bersifat global terkait dengan pembunuhan pemimpin hamas di iran, partai termasuk yang paling cepat melakukan pernyataan publik tentang isu tersebut karena itu bersifat sensitif, terkait dengan Israel, terkait dengan Palestina, jadi itu harus cepat mengeluarkan reaksi hal-hal itu.
Saat ini yang sekarang berusaha dikembangkan antara lain dengan mengandalkan teknologi terkini berkaitan dengan kecerdasan buatan.
Pada Pemilu khususnya pada Pilpres dan Pileg kemarin terjadi banyak hal-hal yang dianggap kecurangan, bagaimana mengantisipasi hal tersebut sehingga tidak terulang, dan apakah ada indikasi skenario tersebut terulang pada Pilkada mendatang?
Yang harus kita persiapkan memang skenario terburuk, jadi kalau skenario terburuk, asumsikan saja bahwa apa yang terjadi di Pileg dan Pilpres Februari 2024 bisa diduplikasi di Pilkada november 2024. Lalu dari situ kita mencari cara-cara untuk melakukan mitigasi, misalnya mitigasi pertama yang paling dasar melakukan analisis apakah terjadi duplikasi koalisi pendukung pilkada yang benar-benar mirip antara Pilpres 2024 dengan Pilkada di 2024.
Kalau duplikasinya terjadi, mitigasi apa yang perlu dilakukan, termasuk misalnya sampai ke tingkatan operasional taktis itu kita harus benar-benar memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi politik intimidasi, politik logistik yang dimainkan, apakah memang kemudian mengulangi jejaring yang dulu dipakai di Pilpres 2024.
Dengan pengalaman pembelajaran yang ada di Februari 2024, saya pikir partai akan memiliki kemampuan untuk meminimalisir bahwa tidak terulang politik nonpemilu, yang betul-betul menghadang kita di Februari 2024.
