Jakarta, Gesuri.id - Detik-detik berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selayaknya meninggalkan kinerja yang nyata dan mumpuni bagi warga Jakarta, bahkan seharusnya sanggup meninggalkan jejak yang baik di masa mendatang. Tak hanya janji manis, beautifikasi, dan pencitraan belaka.
Namun, faktanya menyedihkan. Banyaknya janji manis dan program prioritas Pemprov DKI Jakarta tidak terlaksana bahkan terbengkalai. Hal tersebut disinyalir tak lepas dari gagalnya pemimpin Ibu Kota DKI Jakarta ini dalam mengelola anggaran APBD DKI Jakarta sehingga menimbulkan pemborosan dan salah sasaran.
Guna mengetahui hal tersebut lebih lanjut, reporter Gesuri Haerandi mendapat kesempatan melakukan wawancara dengan Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D Fraksi PDI Perjuangan Bidang Pembangunan, Hj. Yuke Yurike, ST., MM., di ruangan kerjanya pada Rabu (6/4/2022).
Masalah apa yang paling krusial yang harus ditangani di DKI Jakarta?
Untuk hal hal yang krusial yang jelas banjir masih menjadi keluhan, seperti genangan-genangan yang terjadi, saluran-saluran air, penyerapan- penyerapan yang bermasalah di DKI itu masih selalu jadi laporan yang paling banyak itu, lalu juga mengenai sampah.
Masalah sampah di tahun 2023 ini kan Bandar Gebang sudah tidak mungkin menampung sampah DKI jadi kita juga harus mempercepat program-program apa yang bisa mengurangi sampah akhir sehingga tempat penampungan akhirnya itu tidak sebanyak yang kita miliki ataupun kita bisa mengolah sampah di lingkungan kita, mengurangi sampah dari hulu lalu juga ada beberapa program contoh misalnya seperti pengolahan sampah terpadu, yang dimana program tersebut belum maksimal, mendaur ulang sampah.
Lalu juga ada banjir dimana persoalan banjir ini kita di DKI tidak bisa menyelesaikan sendiri, daerah penunjang disekitarnya juga sama-sama perlu membicarakan dan banyak hal yang kita juga harus menambah tempat-tempat seperti waduk untuk normalisasi ataupun naturalisasi yang sudah diprogramkan tidak berjalan dimana menjadi permasalahan ataupun menjadi penyebab terjadinya banjir.
Tak kalah penting terkait dengan penyiapan SDA, lingkungan hidup dan perumahan. Mengenai perumahan di DKI Jakarta ini kan masih kurang rumah dengan orang-orangnya itu juga menjadi konsen kami bagaimana rusun-rusun yang ada juga masih sangat kurang. Ada beberapa program yang sudah dilakukan Dinas Perumahan seperti adanya penataan RW kumuh belum berjalan maksimal.
Serta rumah DP 0 Persen juga yang sudah dicanangkan itu yang menjadi program prioritas Gubernur juga tidak berjalan jadi kurang lebih hal itu yang menjadi persoalan Krusial saat ini.
Dampak hal tersebut ke konstituen Ibu seperti apa?
Kalau dampaknya ke konstituen saya sangat jelas, karena kebetulan (dapil) saya itu daerah yang dilewatin sungai serta kali jadi sering menerima pengaduan-pengaduan.
Mereka juga ada yang dijanjikan untuk dibebaskan, dipindahkan tapi tidak ada kejelasan, terkait banjir apalagi rumah-rumah yang dipinggir kali ataupun sungai. Yang disungai ada tentang naturalisasi namun ada di beberapa yang rumahnya dilewati oleh kali ataupun saluran-saluran air kecil.
Itu juga menjadi problem yang biasanya terjadi di daerah mampang, mengeruknya tidak bisa sampai kedalam apalagi ke tempat-tempat yag memang sangat kecil jadi kendala-kendala seperti itu juga harus dicarikan jalan keluarnya. Namun yang banyak terjadi di konstituen saya adalah di lokasi tempat tinggal warga yang berada di pinggir kali.
Terkait perumahan, mereka banyak yang tinggal di tempat-tempat banjir itu sudah tidak layak, namun mau dipindahkan kemana? Sementara saat ini wilayah Jakarta Selatan itu rumah susun saja hanya ada satu dan sangat kurang-kurang sekali, itu juga kami dorong untuk perencanaan membangun rumah susun di Jakarta Selatan.
Karena, contoh kasus saat terjadi penggusuran karena banjir, warga yang menjadi korban itu dipindahkan rata-rata di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara, sementara menurut warga tidak menjadi sebuah permasalahan jika mereka direlokasi namun mereka tidak mau jauh dari lokasi rumah sebelumnya.
Sejauh mana efektifitas penggunaan anggaran oleh Pemerintah DKI Jakarta?
Kalau berbicara efektifitas memang ada beberapa kendala penyerapan anggaran contoh misalnya yang kami miliki data itu pada tahun 2022 ada anggaran Rp400 Miliar untuk sumur resapan kami coret, karena anggaran tersebut tidak efektif sementara dengan dana Rp400 Miliar tersebut kita bisa melanjutkan pembebasan lahan-lahan yang belum selesai. Pada Desember tahun 2021 itu dari target DKI 91 persen penyerapan anggaran ternyata hanya tercapai 88 persen.
Itulah hal-hal yang mungkin perlu menjadi perhatian meskipun kendala-kendalanya 2 tahun kemarin kita dihadapkan dengan pandemi serta banyak dinas di DKI ini hanya sebagai PLT jadi pada saat pemerintahan gubernur yang sekarang ini bahkan ada yang sampai satu hingga satu setengah tahun dan adanya juga yang hanya beberaapa bulan menjabat lalu diganti.
Hal ini sempat juga kami kritisi karena menjadi hal yang menghambat dari segi pengambilan keputusan, akhirnya menyebabkan penyerapan anggaran tidak sesui dengan target, termasuk terkait gagal lelang dan sebagainya itu. Menurut saya semua tergantung pada pimpinannya dimana pemimpinnya juga harus betul-betul mengawasi serta tahu betul apa saja yang memerlukan keputusan cepat harusnya mampu mengeksekusi lebih cepat.
Kita juga mendorong pengguna-pengguna anggaran dalam merencanakan program jangan asal mengajukan terus tidak bisa menyelesaikan, terus kita juga mengawasi ini kira-kira akan terlaksana atau tidak jangan asal tapi harus real dilapangan baru akan kita anggarkan.
Jadi kami di legislatif harus lebih detail, teliti serta paham namun seharusnya sebagai pemangku program itu Dinas-Dinas juga membuat suatu hal yang tepat guna.
Harapan kedepanya seperti apa?
Untuk kedepannya Pemprov DKI seharusnya bisa lebih mementingkan program prioritas-prioritas yang menjadi persoalan di lapangan serta kongkritnya seperti apa. Jangan juga memikirkan mereka hanya melakukan atau melaksanakan program-program yang mungkin hanya keliatan sebagai beautifikasi saja karena itu banyak yang kita lihat, tapi ada hal yang lebih. Misalnya rumah DP 0 persen sudah hampir selesai namun dibiarkan begitu saja.
Terus beberapa program yang dulu yang mungkin baik tinggal diteruskan namun terbengkalai termasuk penaggulangan sampah sampai saat ini belum ada program yang betul-betul real akan mengurangi sampah.
Apalagi untuk tahun 2023, besok bicara darurat sampah sampai saat ini tidak kelihatan, mau membenahin atau tidak, niatnya seperti apa, semuanya tergantung lagi pemimpin di atasnya.
Mudah- mudahan di akhir masa jabatan masih ada yang bisa ditinggalkan khususnya terkait persoalan Banjir, Sampah dan Kemacetan.
Terkait Komisi D DPRD DKI Jakarta, apa saja yang menjadi tupoksi?
Komisi D adalah komisi yang membidangi pembangunan terkait dengan Bina Marga, Pekerjaan Umum, Perumahan di DKI Jakarta Terus Lingkungan Hidup dan kebersihan, Dinas Kehutanan, Pertanaman, Sumber Daya Air, Cipta Karya Tata RuanG dan Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup. Itulah kurang Lebih Dinas-Dinas yang berada di Komisi D DPRD DKI Jakarata.
Apa saja target Komisi D di akhir masa jabatan?
Jelasnya kalau target, sesuai dengan tupoksi kita meliputi pengawasan dari sisi anggaran, Perda-Perda yang terkait bidang kami tersebut dan yang paling penting adalah bagaimana mengawal anggaran-anggaran yang sudah dianggarkan menjadi prioritas serta semua program strategis.
Jadi apa yang menjadi program kita selama 5 tahun atau satu periode itu kita mengawal. Dan banyak hal-hal yang di Jakarta khususnya di bawah komisi kami yang belum terselesaikan secara menyeluruh.
Langkah-langkah apa saja yang diambil untuk mencapai target tersebut?
Langkah-langkah yang jelas dalam setiap rapat kerja, kami mengumpulkan permasalahan-permasalahan aspirasi dari masyarakat, mengecek lapangan dan kadang kita juga memberikan masukan-masukan, sebagaimana kerja-kerja dewan.
Namun kurang lebih yang jelas kami saat ini khususnya Fraksi PDI Perjuangan sangat perhatian dan betul-betul kritis dalam menyikapi, baik itu dalam pembahasan anggaran maupun itu pada rapat-rapat kerja.
Kebetulan ketua dari Komisi D juga dari Fraksi PDI Perjuangan jadi biasanya langsung ke Dinas ataupun misalnya setiap ada pengaduan, atau mungkin ada hal-hal yang kita harus terjun langsung turun ke lapangan.
