Depok, Gesuri.id - Ketua BAMUSI Depok Afifah Aliah kembali angkat suara dan merespon polemik tak berkesudahan mengenai penggusuran bangunan SDN Pondok Cina 1 yang hendak dibangun Masjid oleh pemerintah kota Depok.
“Persoalannya simple menurut saya, pemerintah mau bangun Masjid tapi ga mau ngeluarin uang buat beli tanah. Pingin ada Masjid di Margonda yang harga tanahnya sangat tinggi tapi tidak mau mengeluarkan uang,” ujar Afifah, yang juga seorang pengusaha properti.
Afifah menjelaskan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor :9 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006 telah diatur bagaimana tempat ibadah dibangun.
“Cek pasal 14 ayat 3, sudah jelas bagaimana bunyi peraturan tersebut. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.”
“Lokasinya ga ada, tapi di ada-adain. Pengadaan lokasi dipaksakan, yaitu mengambil lahan sekolah, yang bangunan dan aktifitas pendidikannya masih berlangsung,” ungkap perempuan yang pernah menjadi kandidat Wakil Walikota Depok pada Pilkada 2020 lalu.
Baca: Inilah Bacaleg Termuda PDI Perjuangan Boyolali, Mahasiswa & Pengusaha Usia 21 Tahun
"Bahwa perjuangan atas keberatan orang tua siswa atas kesewenang-wenangan pemerintah kota saat ini sudah sampai di PTUN Jawa Barat. Selain itu juga dalam pemeriksaan kembali oleh Kantor Staf Presiden deputi 3. Umat Islam di Depok itu mayoritas, tentunya perlu Masjid. Tapi ga enak kan kalo nanti sholat yang terngiang adalah, Masjid ini dibangun dengan menggusur sekolah,” lanjutnya.
Kader perempuan PDI Perjuangan itu menyayangkan pemerintah kota yang masih saja arogan, tidak mau membuka dialog dengan para orang tua siswa.
“Udah deh, ga usah lagi menggunakan isu SARA, cape tau ga sebagai warga diadu domba dengan isu SARA,” tutupnya.
